TIGA penyakit akut terus melanda bangsa ini, mulai dari ibu kota negara hingga pelosok desa. Mulai Banda Aceh hingga Tanah Papua, penyembuhan penyakit ini membutuhkan gerakan pemberantasan yang sangat masif dan sistematis. Korupsi, narkoba, dan disintegrasi; jumlahnya kian bertambah. Ketiga penyakit yang lagi menjajah negeri ini tidak mengenal umur, tua atau muda. Kaya ataupun miskin. Ia sangat sadisris dan kejam!
Penyakit korupsi diungkap survei Polling Centre dan Indonesia Corruption Watch ( ICW) yang menunjukkan partai politik paling tidak dipercaya dalam memberantas korupsi. Terbukti, sejumlah ketua partai ikut terlibat dan menikmati duit korupsi. Kasus terbaru adalah ditetapkannya Setya Novanto, ketua parlemen, menjadi tersangka. Bos politikus Partai Golkar ini diduga sebagai aktor intelektual kasus korupsi KTP elektronik.
Tidak heran apabila politikus di parlemen jika ditelusuri secara mendalam, banyak tersangkut praktik uang ketok palu dalam pembahasan anggaran belanja pembangunan. Mau contoh? Hampir separuh anggota Komisi V DPR masuk bui karena tersangkut kasus jalan di Indonesia timur. Belum lagi di daerah. Kasus teranyar adalah Kabupaten Tanggamus. Bupatinya masuk penjara, hanya gara-gara memberikan uang ketok palu ke anggota DPRD.
Dalam pekan ini, survei Polling Centre dan ICW di atas, hanya 35% masyarakat percaya kepada partai yang mampu memberantas korupsi. Lalu disusul perusahaan swasta sebesar 49%, sedangkan DPR hanya 51%. Hasil survei itu juga mengungkapkan 87% rakyat di negeri ini  pesimistis terhadap penindakan korupsi dalam satu tahun terakhir.
Wajar dan sangat wajar. Ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja penjahat kerah putih terus mengeruk duit rakyat.  "Tahun 2017 ini, 55% masyarakat menyatakan tren korupsi meningkat dan 32% lagi tidak ada perubahan dari tahun lalu. Kemudian 13% menyatakan menurun," kata peneliti Polling Center, Heny Susilowati, saat merilis hasil survei di Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Paling membanggakan dari hasil survei itu, seluruh responden yang dipilih di seluruh provinsi Indonesia mengapresiasi KPK dan presiden menjadi lembaga paling dipercaya dalam memberantas korupsi. Besarnya 86%.  Andaikan tidak ada KPK dan presiden, mau jadi apa negara ini? Politikus dan birokrat berlomba-lomba mengisap duit rakyat.
Maling dengan sistematis mengatasnamakan kepentingan rakyat. Duit dikeruk, dikantongi untuk biaya politiknya. Kasus paling terang benderang adalah KTP elektornik. Separuh uangnya dikorupsi.
Akibat mengungkap kasus itu, KPK pun dijajah parlemen. Senjatanya dilucuti. Sadis! Termasuk penyidik KPK Novel Baswedan, yang kini terbaring di rumah sakit, itu salah satu contoh keganasan koruptor menghabisi pendekar antikorupsi.
Untungnya negeri ini masih disayang. Polri pun berkomitmen membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi agar bisa memberantas korupsi lebih masif  lagi. Lembaga baru itu, sekelas Densus 88 Antiteror yang siap menghabisi teroris. Kasihan bangsa ini. Rakyat susah membayar pajak, tetapi pejabatnya doyan sekali mengeruknya tanpa basa-basi.

***

Setelah korupsi, penyakit kedua adalah narkoba. Negara ini terus-menerus dijajah barang haram tersebut. Pelakunya? Bangsa sendiri, juga bangsa lain yang memiliki jariangan dalam negeri. Sudah jelas-jelas ditembak mati, tetapi masih juga narkoba diperdagangkan.
Terakhir, 1 juta ton sabu-sabu yang siap dikonsumsi dipasok dari Guangzhou, Tiongkok. Narkoba yang dibawa orang Taiwan itu siap membunuh puluhan juta rakyat Indonesia.
Sabu-sabu bernilai Rp1,5 triliun itu diangkut menggunakan kapal bernama Wanderlust yang berbendera Sierra Leone. Pelakunya dilumpuhkan di Pantai Anyer, Serang, Banten, Kamis (13/7/2017). Narkoba yang diturunkan di dermaga bekas Hotel Mandalika, Anyer, itu akan menjajah negeri ini! Tidak hanya melalui jalan darat dan udara, laut pun dikuasai bandar agar bisa meloloskan barang  haram tersebut.
Presiden Joko Widodo pun mendukung langkah tegas Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menembak mati pelaku narkoba. Kepada bandar yang melawan, Presiden menginstruksikan harus dimatikan.
“Jangan diberi ampun. Kita betul-betul sudah dalam darurat narkotika," ujar Jokowi saat di Mukernas PPP, Jakarta, pekan ini.
Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Polri bertindak tegas dan proaktif memberantas narkoba. Pujian serupa juga ditujukan Presiden kepada Kepala BNN Budi Waseso. Data menunjukkan,  sudah lima juta pengguna narkotika di Indonesia dengan angka kematiannya 50 orang per hari. Tidak berasa kalau bangsa ini terus dijajah.
Paling mengerikan adalah penyakit ketiga ini, disintegrasi bangsa. Ia terus mewabah dengan disulut kebencian dan fitnah. Berkedok agama dan etnis, penyakit ini mempertentangkan Pancasila. Jika tidak dirawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), negeri beribu pulau ini akan hancur porak poranda. Tidak perlu mengangkat senjata untuk memerangi Indonesia. Cukup memasukan paham radikalisme dan terorisme, negara ini bubar!
Fenomena baru yang lagi dimasifkan adalah menyebarkan konten-konten radikal melalui media sosial (medsos). Indonesia akan dihancurkan dari dalam. Anak bangsa tidak menyadari aplikasi percakapan ini menyebarkan kebencian. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengungkapkan fenomena itu. Anak-anak muda dan kaum hawa menjadi makanan empuk dari penyakit disintegrasi bangsa tersebut.
Patut diapresiasi, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Di era Orde Baru saja, untuk menjaga NKRI, Presiden Soeharto menerbitkan UU No. 8/1985 tentang Ormas. Hasilnya? Nyata. Indonesia terjaga dari paham radikalisme. Ormas yang anti-Pancasila, anti-UUD 1945, serta gerakan yang membahayakan NKRI tidak akan hidup.
Saat ini, menurut catatan pemerintah, ada 344.039 ormas yang beroperasi di Bumi Nusantara. Sebanyak 321.482 di antaranya berbentuk yayasan dan perkumpulan. Catatan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terdapat 71 ormas didirikan orang asing. Ormas itu kebanyakan mengembangkan ideologi dan ajaran yang membunuh Ibu Pertiwi seketika. #Selamatkan Indonesia.  ***

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR