KOTABUMI (Lampost.co) -- Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara mengakui pendataan kembali terhadap penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional melalui BPJS-Kesehatan saat ini tengah dilakukan. Hal itu dilaksanakan guna mengurangi beban anggaran daerah yang saat ini keadaannya belum stabil. Pasca-pengembalian jabatan kepada Bupati Definitif Agung Ilmu Mangkunegara dari Plh Bupati dan Plt Bupati setempat.

"Jadi Kita melakukannya karena saat ini keuangan daerah kurang stabil dengan berbagai faktor. Untuk mengcover mereka-mereka memiliki penyakit yang membutuhkan perawatan dalam masa yang panjang," kata Kadis Sosial M Erwinsyah ditemui disela-sela jalan sehat di Halaman Stadion Sukung Kotabumi, Senin (13/8/2018).



Menurut Erwin saat ini beban pemerintah untuk menanggung pembiayaan perawatan BPJS mencapai lebih dari Rp 1,3 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 5.000 orang lebih. Sehingga untuk melakukan penambahan dirasakan sulit, dan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap penerima bantuan kesehatan pemerintah daerah itu. 

"Jadi sementara kita fokus dulu pada pendataan domisili dan bagi mereka meninggal. Karena selama ini kurang mendapat respon pelaporannya, baik itu ke BPJS kesehatan sendiri maupun dinas sosial. Dan bagi mereka yang ingin mengajukan, harus ada penggantinya sudah menerima PBI pemkab ini," terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mulai melakukan pendataan terhadap penerima bantuan iuran untuk program JKN (jaminan kesehatan nasional), yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR