LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 15 November
3504
LAMPUNG POST | Kuota Taksi Online  Ditetapkan SK Dirjen
Perwakilan Gocar (kiri) menolak menandatangani berita acara rapat penentuan kuota taksi daring seusai rapat di kantor Dishub Provinsi Lampung, Senin (13/11/2017). LAMPUNG POST/FIRMAN LUQMANULHAKIM

Kuota Taksi Online Ditetapkan SK Dirjen

BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Kuota sementara jumlah taksi daring (online) yang diperbolehkan beroperasi di wilayah Lampung akan ditetapkan dengan surat keputusan dari Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub. Pembatasan itu untuk melihat keseriusan pengurusan izin transportasi publik berbasis daring ini.
Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Lampung Andrianto Wahyudi mengatakan pihaknya telah mengusulkan jumlah kuota taksi online hasil penghitungan dan rapat bersama Senin (13/11/2017). “Sudah kami usulkan kuota Lampung ke Kemenhub. Nanti keputusan resminya berupa SK dari Dirjen Hubdat Kemenhub. Cukup SK itu saja, jadi enggak ada pergub atau perda,” kata dia dihubungi Selasa (14/11/2017).
Pelaksanaan ketentuan dilaksanakan sejak keputusan kuota diketuk Dishub Lampung hingga 1 Maret 2017 mendatang. Pria yang akrab disapa Aan ini mengatakan tujuan kuota tersebut untuk melihat keseriusan pengurusan izin transportasi publik berbasis daring ini.
Dia menjamin tidak akan membatasi jumlah driver taksi daring yang mengurus izin. “Kami melihat keseriusan mengurus perizinan dulu, karena selama ini kan enggak pernah mau mengurus izin. Kalau tidak memenuhi kuota yang ada sampai 1 Maret 2017, artinya tidak serius. Kalau melebihi, akan ada rapat penentuan kuota selanjutnya karena ini masih kuota sementara,” kata Aan.
Dia juga menerangkan langkah yang harus dipenuhi para driver taksi online, sama seperti pengurusan izin angkutan umum konvensional. Setelah berbentuk badan hukum atau koperasi dengan minimal lima pengemudi, mengurus izin ke badan perizinan provinsi. “Sama seperti angkutan resmi konvensional. Pengurusan izin dilakukan di provinsi, bukan kota. Untuk uji kir baru di kabupaten dan kota,” kata dia.
Mantan kepala UPTD BSOT Dishub Lampung ini juga mengatakan nantinya akan ada pelat dengan kode khusus serta SIM A umum yang dikeluarkan Samsat dan Polda Lampung. “Pelat tetap hitam, tapi jadi angkutan sewa khusus, ada kode khusus dari Samsat. Dari situ, terbit STNK baru kemudian uji kir, lalu Dishub provinsi terbitkan kartu pengawasan. Untuk SIM akan disosialisasikan kementerian di lain waktu,” kata Aan. 
Terpisah, Kasi Hubdat Dishub Lampung Edy Riyanto mengatakan uji kir untuk transportasi berbasis daring ini dilakukan dengan metode lain. “Tanda uji kendaraan berupa nomor kendaraan pada sasis tidak dilakukan dengan cara pengetikan, tapi di-imboost, berbeda dengan angkutan konvensional bus,” kata Edy.

Ikuti Aturan

Di sisi lain, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Go-Jek Lampung Emil mengatakan untuk penentuan kuota tersebut, pihaknya akan mengikuti aturan sesuai ketentuan UU. “Kami enggak ada tanggapan karena semua langsung dari pusat. Ikut dari pusat saja bagaimana karena belum tahu betul UU batas kuotanya seperti apa. Tapi, kalau sudah sesuai UU, ya silakan,” ujarnya singkat.
Dari penelusuran lampost.co hingga 30 Oktober 2017, tercatat 700 driver sudah mendaftar di aplikasi Go-Car. Sementara jatah Go-Car 44% atau 880 unit saja.
Sebelumnya, Dishub Lampung menetapkan kuota sementara Taksi berbasis aplikasi daring wilayah Bandar Lampung 2.000 unit. Hasil rapat Dishub yang digelar bersama DPD Organda Lampung, manajemen aplikasi Uber, Grab, dan Go-Car menetapkan kuota untuk Lampung mencapai 8.000 unit. 

LAMPUNG POST
TRANSLATE
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv