BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Ketua Panwaslu Kabupaten Pringsewu, Azis Amriwan membenarkan bahwa bakal caleg PDIP di Dapil 2 meliputi Kecamatan Adiluwih dan Kecamatan Sukoharjo ada 1 orang bacaleg perempuan yang tidak memenuhi syarat (TMS). Bila calon perempuan tersebut ternyata memang tidak memenuhi syarat, maka didapil tersebut kuota perempuannya tidak mencapai 30%.

"Iya ada. Tadi konsultasi kepada kita, konteksnya karena belum mencantumkan SKCK. Karena perempuan, kalau ia tidak memenuhi syarat maka terancam tidak bisa memenuhi kuota perempuan 30%," katanya kepada Lampost.co, Senin (6/8/2018).



Ia menceritakan bacaleg tersebut mengaku pernah mengurus SKCK namun di wilayah Tanggamus, kemudian bacaleg tersebut mengurus SKCK di Pringsewu. Namun perbaikan berkas di KPU sudah tutup pada tanggal 31 Juli 2018. "Di dapil itu tidak memenuhi kuota maka PDIP saat ini terancam tidak bisa ikut pemilu," katanya.

Kemudian Komisioner Panwaslu Kabupaten Pringsewu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Fajar Fakhlevi mengatakan bahwa PDIP di Dapil 2 mengajukan 9 orang bacaleg yang didalamnya 3 orang perempuan. Apabila 1 perempuan diduga tidak memenuhi syarat maka didapil tersebut tidak mencapai 30% kuota perempuan maka bisa terancam tidak bisa ikut pemilu.

Merujuk pada Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa, Panwaslu membuka ruang kepada bacaleg yang TMS melakukan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Parpol Peserta Pemilu maupun Bakal Calon Anggota Legislatif.

Ketika pada saatnya nanti pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Caleg Kabupaten yang dilakukan KPU Pringsewu terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan, silakan diajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Panwaslu maksimal 3 hari sejak keputusan/berita acara tersebut dikeluarkan KPU. Tentunya ada persyaratan formil dan materiil yang perlu dilengkapi, apabila berkas yang diajukan belum lengkap akan kami kembalikan dan kami berikan waktu 3 hari untuk melengkapinya.

"Proses sidang sengketa akan berlangsung selama 12 hari kalender yang dimulai dari 2 hari mediasi jika tidak tercapai mufakat maka dilanjutkan 10 hari sidang adjudikasi. Keputusan sengketa oleh Panwaslu bersifat final dan mengikat," katanya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR