BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kuasa Hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 2 Herman HN - Sutono, Resmen Kadafi menyebutkan bahwa ada kejanggalan dari jawaban pihak Bawaslu Lampung dan KPU Lampung pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Ia mengatakan bahwa ada kejanggalan ketika Majelis Hakim menanyakan pihak Bawaslu terkait betul tidaknya terjadi bagi-bagi uang dalam proses Pilkada Lampung. Ia menilai Bawaslu tidak menjawab tegas terkait pelanggaran politik uang tersebut.



"Majelis hakim menanyakan kepada Bawaslu, menanyakan terkait betul tidaknya ada bagi-bagi uang. Ketidak netralan nampak ketika Ketua Bawaslu memutar-mutar jawabannya yang terkesan mau merasionalisasikan adanya bagi-bagi uang. Bawaslu tidak berani menjawab tegas adanya money politik," katanya.

Kemudian dari pihak KPU Lampung, pihaknya menyampaikan terkait hasil rekapitulasi suara. Ia mengatakan saksi dari pasangan nomor urut 2 tidak melakukan tanda tangan berita acara rekapitulasi disetiap jenjang sebagai bukti bahwa pihaknya menolak hasil rekapitulasi tersebut.

"Untuk hasil kelanjutannya kita masih menunggu. Karena majelis perkara melakukan musyawarah terlebih dulu seperti apa hasilnya, kita tunggu saja apa informasi selanjutnya," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR