BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang dilayangkan oleh kuasa hukum pasangan M. Ridho Ficardo - Bachtiar Basri dan Herman HN - Hasanusi pada Kamis, 26 Juli 2018 pukul 09.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Tim kuasa hukum Herman HN - Sutono, Resmen Kadafi mengatakan pihaknya tidak mau berandai-andai apabila Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dismissal atau gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam persidangan.
"Kita tidak mau berandai-andai, kita menyakini bahwa MK melihat secara komprehensip bahwa laporan ini menjadi perhatian khusus," katanya, Selasa (24/7/2018).
Ia menyakini MK tidak hanya melihat terkait perselisihan suara saja, namun melihat dari esensi dari laporan yang pihaknya lakukan.
"Kalau melihat terkait perselisihan suara hanya melihat muara. Saya yakin MK bukan melihat soal muaranya saja tapi melihat bagaimana proses memperoleh suara tersebut. Caranya halal atau tidak," katanya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR