KOTABUMI (Lampost.co)--Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plapon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBDP (anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan) Kabupaten Lampung Utara 2017 disetujui melalui sidang paripurna DPRD kabupaten di kantor dewan setempat, Senin (28/8/2017).

Sidang paripurna yang mengagendakan embahasan rancangan KUA-PPAS APBDP 2017 dipimpin oleh Ketua DPRD Lampura, Rahmat Hartono dan Wakil Ketua III, Arnol Alam. Serta dihadiri oleh 39 anggota dari 45 anggota dewan, Wakil Bupati, Sri Widodo, Sekda, Samsir, Forkopimda, SKPD, camat, lurah, tokoh masyarakat, pemuda dan warga sekitar.



Dalam laporan hasil pembahasan oleh panitia kerja badan anggaran melalui jubirnya, Rico Picyono mengatakan penyesuaian dalam anggaran dilakukan guna menyeimbangkan keadaan keuangan. Sebagai acuan dalam penyusunan prioritas dan penyusunan kegiatan anggaran dalam satuan kerja. Oleh karenanya itu merupakan hal paling esensi dalam perjalanan pemerintahan kedepannya.

"Kami dari badan anggaran meminta pada satker terkait untuk melaksanakan penggalian potensi PAD melalui usaha ekstensi dan instensifikasi. Lalu, memprioritas urusan wajib pelayanan dasar kepada masyarakat, pendidkan kesehatan dan pelayaan dasar lainnya, tanpa meninggalkan program pendukungnya tentunya,"ujarnya.

Wakil Bupati Lampura, Sri Widodo saat membacakan sambutan Bupati, Agung Ilmu Mangkunegara mengatakan pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh anggota dewan yang hadir karena telah menyetujui rancangan KUA-PPAS APBDP 2017. Sebab, itu merupakan bukti bahwa pemerintah telah memperhatikan keingan masyarakatnya. Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalam sesuai dengan harapa seluruh rakyat.

"Alhamdulillah ini gelah disepakati bersama, sebagai wujud akuntabilitas dan sinergisitas dalam roda pemerintahan. Semoga kedepannya dapat terus terjaga kekaraban seperti ini sehingga dalam pembahasan APBDP berjalan sesuai dengan waktu ditentukan. Sehingga pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sesuai denga  peraturan yang berlaku,"pungkasnya.

 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR