BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) terus melakukan upaya untuk mencari keadilan dalam konstelasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung 27 Juni 2018 yang lalu. Pihaknya siap menghadapi sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggenai gugatan dugaan pelanggaran kode etik oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung.

Koordinator KRLUPB Rakhmat Husien DC mengatakan DKPP akan melaksanakan sidang pada Kamis, (6/9/2018) pukul 10.00 WIB. Pihaknya menilai bahwa Bawaslu Lampung dianggap tidak netral, tidak kapabel, dan tidak mampu mencegah dan mengungkap politik uang dalam Pilgub Lampung 2018 lalu.



"Jika dalam persidangan nanti terbukti bahwa Bawaslu Lampung melanggar kode etik maka itu berarti mementahkan argumentasi hukum Bawaslu Lampung dan Bawaslu RI yang beberapa waktu lalu dalam putusannya meyakini tidak ada pelanggaran dalam Pilgub Lampung 2018," katanya melalui pesan WhatsApp, Rabu (5/9/2018).

Pihaknya ingin membuktikan kepada rakyat Lampung kebenaran yang sebenar-benarnya bahwa pilkada Lampung sesungguhnya hanya ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dibagi oleh cagub dan cawagub yang dicukongi oleh bos perusahaan gula kepada rakyat pemilih.

"Jadi koar-koar Bawaslu dan Kapolda Lampung bahwa demokrasi harus bermartabat, Pilgub harus dijauhi dari politik uang hanyalah basa basi seraya menikmati besarnya anggaran pengawasan dan pengamanan pilgub dalam APBD saja. Kita meyakini DKPP tetaplah lembaga terhormat yang berisi orang-orang yang terhormat, baik keilmuannya, pengalaman maupun integritasnya. Kita akan berjuang sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya untuk membuktikan bahwa ada kebenaran hakiki yang selama ini di tutupi," katanya.
 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR