BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mendapatkan tanggapan dan laporan masyarakat terkait daftar calon sementara (DCS) bakal calon anggota DPRD Provinsi Lampung yang akan berkompetisi pada pemilihan umum (pemilu) 17 April 2018 mendatang.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah mengatakan dari laporan tersebut ada 3 bacaleg yang terindikasi mantan koruptor, bacaleg yang terindikasi mantan pengguna narkoba, bacaleg yang terindikasi persoalan asusila dan laporan mengenai bacaleg yang berperkara hutang piutang.



"Kita menerima laporan dari masyarakat terkait bacaleg. Nanti kita klarifikasi kepada partai politik yang bersangkutan," katanya saat ditemui di Ruang Kerjanya KPU Provinsi Lampung, Kamis (23/8/2018).


Ia menceritakan bacaleg di Partai Golkar Dapil 7 meliputi Lampung Tengah dengan inisial (AZS) dugaan terindikasi kasus korupsi. Kemudian bacaleg di PAN Dapil 7 meliputi Lampung Tengah dengan inisial (BK) dugaan terindikasi kasus korupsi. Kemudian bacaleg Partai Demokrat Dapil 5 meliputi Lampung Utara dan Way Kanan dengan inisial (DMA) dengan dugaan terindikasi korupsi.


"Untuk AZS, kita juga sudah konfirmasi kepada Pengadilan Gunung Sugih yang menyatakan sudah inkrah dengan putusan percobaan 9 bulan. Nanti kita klarifikasi kepada Partai Golkar dan kita minta menyiapkan pengantinya. Untuk BK dan DMA kita akan klarifiksi kepartai yang bersangkutan," katanya.


Selain itu juga ada bacaleg dari Partai Golkar Dapil 5 meliputi Lampung Utara dan Way Kanan dengan inisial (RE) dugaan terindikasi perbuatan asusila. Kemudian bacaleg Partai Gerindra Dapil 4 meliputi Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat dengan inisial (MB) dugaan terindikasi kasus narkoba. Lalu bacaleg Partai Demokrat Dapil 5 meliputi Lampung Utara dan Way Kanan dengan inisial (NK) dengan dugaan terindikasi persoalan pribadi hutang piutang.


"Kita akan klarifikasi kepada partai politik masing-masing. Apabila tidak memenuhi syarat maka kita minta kepada parpol untuk menyiapkan calon penganti," katanya.


Kemudian untuk bacaleg tingkat Kabupaten ada laporan masyarakat yang masuk juga kepada KPU Provinsi yakni bacaleg PDI Perjuangan di Kabupaten Pringsewu Dapil 2 dengan inisial (R). Kemudian ada 5 laporan masyarakat yang masuk untuk bacaleg Partai NasDem di Kabupaten Lampung Utara dengan inisial (MYT) karena terindikasi pernah terpidana pengguna narkoba.


"Kita akan monitoring dan melakukan supervisi di KPU setempat. Apabila ada adimistrasinya yang belum lengkap maka bisa dicoret atau diganti," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR