BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengundang Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Liaison Officer (LO) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung dalam sosialisasi laporan dan audit dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung tahun 2018 di Aula KPU Provinsi Lampung, Kamis (21/6/2018).

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah mengatakan koordinasi tersebut dalam rangka menyamakan persepsi antara KPU, KAP dan LO dalam rangka penyusunan dan lelaporan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pasangan calon yang wajib dilaporkan pada 24 Juni 2018 mulai pukul 08.00 - 18.00 .



"Ini ada konsekwensi hukumnya manakala tidak melaporkan LPPDK. Seluruh paslon wajib melaporkannya bila tidak ada sanksi diskualifikasi dari pencalonannya," katanya.

Dia mengatakan bahwa dalam rakor tersebut pihanya melakukan pemantapan mengenai juklak dan juknis terkait model pelaporannya. Ia juga mengatakan KAP tersebut bekerja secara netral dan independen.

"KAP yang bekerjasama dengan KPU dilarang untuk menjadi konsultan dan audit dana kampanye paslon. Kalau tidak netral dan tidak jujur maka KPU bisa membatalkan kontrak atau mendiskualifikasi KAP tersebut," katanya.


Sesuai berita acara rapat pleno nomor: 239/PL.03-BA/18/Prov/2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung nomor: 285/HK.03.1-Kpts/18/Prov/VI/2018 tentang penetapan kantor akuntan publik pelaksanaan audit dana laporan dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 Juni 2018.


Untuk Kantor Akuntan Publik Mahlizar, CAP SE Akt Jalan Pertani No Kalibata, Jakarta akan mengaudit M. Ridho Ficardo - Bachtiar Basri, Kantor Akuntan Publik Zubaidi Komaruddin Megister Public Accountans Jalan Morotai No 8 Sukarame Bandar Lampung mengaudit Herman HN - Sutono, Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin , Jalan.Pelita No 52 Labuhan Ratu, Bandar Lampung akan mengaudit Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim dan Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra Jalan Imam Bonjol Np 61 Jakarta akan mengaudit Mustafa - Ahmad Jajuli.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR