PESAWARAN (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran membutuhkan dana sekitar Rp39 miliar untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2020.

"Kalau untuk akumulasi kebutuhan yang biasa kita pakai itu rumus anggarannya adalah Rp75 ribu dikalikan jumlah penduduk yang ada di Pesawaran, kalau dikalkulasikan sekitar Rp39 Miliar. Itu estimasinya ya, disitu kita gunakan untuk operasional maupun gaji dengan petugas yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pilkada," ungkap komisioner KPU Pesawaran bidang perencanaan program dan anggaran Aan Saputra, Senin, 19 Agustus 2019.



Menurutnya, untuk saat ini KPU Kabupaten Pesawaran telah mengajukan anggaran untuk tahapan Pilkada kepada Pemda Pesawaran. 

"Ya, untuk tahapan (Pilkada) tahun ini, kita sudah ajukan anggaran sebesar Rp500 juta kepada Pemerintah Daerah Pesawaran," ungkapnya. 

Lanjutnya, anggaran tersebut akan digunakan untuk memulai tahapan Pilkada di Pesawaran. "Jadi anggaran itu akan kita gunakan untuk tahapan pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2019, sesuai dengan draft PKPU yang ada," ujarnya. 

Ditambahkannya, ada beberapa tahapan Pilkada Pesawaran yang akan dimulai pada tahun ini (2019). "Persoalannya draft PKPU itu belum ada nomornya, tapi tahapan kegiatannya sudah ada seperti perencanaan program dan anggaran, Lounching Pilkada serentak dan pemetaan data calon perseorangan dan lainnya, itu yang dilakukan selama 3 bulan itu," tambahnya. 

"Maka dari itu kita sudah mulai susun dan ajukan anggarannya kepada Pemerintah daerah dengan acuan Permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Walikota dan Kepala Daerah yang bersumber dari APBD," timpalnya. 

Ia pun menerangkan bahwa, pelaksanaan tahapan Pilkada Pesawaran akan dilakukan hingga 2020 mendatang. "Kalau kita lihat agendanya itu sampai dengan pengumuman hasil dan rekapitulasi tingkat provinsi akan berakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 artinya akan berjalan selama satu tahun, tapi bisa saja berubah, misalnya ada gugatan dari calon lain, tentunya kita menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi," tutupnya.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR