BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengajak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk taat aturan dalam melaporkan dana-dana yang dikeluarkan untuk kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 Juni 2018 mendatang.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah mengingatkan kepada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk taat aturan khususnya pada saat melaporkan dana kampanyenya.
"Kita meminta kepada pasangan calon untuk taat aturan. Bila butuh konsultasi apabila ada yang tidak tahu cara membuat laporannya kami punya tim help desk yang bisa membantu," katanya di Kantor KPU Provinsi Lampung, Jumat (6/4/2018).
Ia mengatakan saat ini belum ada pihak paslon yang melakukan konsultasi mengenai penyusunan laporan. Namun pihaknya sudah sering melakukan rapat koordinasi dan bimbingan teknis mengenai panduan penyusuanan laporan dana kampanye.
"Kalau laporan dana kampanye tidak dilakukan secara bertahap oleh paslon kepada KPU maka bisa dibatalkan pencalonannya," katanya.



Sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pilkada untuk sumbangan perorangan paling banyak Rp75 juta, sumbangan dari partai politik atau gabungan partai politik paling banyak Rp750 juta dan sumbangan dari kelompok atau badan hukum swasta paling banyak Rp750 juta.
Ia juga mengatakan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada 14 Februari 2018. Kemudian Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 20 April 2018. Selanjutnya Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)pada tanggal 24 Juni 2018.
"Kita juga ada auditor publik untuk mengaudit dana kampenye. Kemudian apabila ada calon yang berlebih dalam dana kampanye maka adana tersebut akan masuk kedalam kas negara," katanya.
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim sebesar Rp4,53 miliar, Herman HN-Sutono sebesar Rp1 miliar, Mustafa-Ahmad Jajuli sebesar Rp10 juta, dan M. Ridho Ficardo - Bachtiar Basri sebesar Rp1 juta.
Sebelumnya pihak KPU Provinsi Lampung bersama Liasion Officer (LO) atau Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung menyepakati batas pengeluaran dana kampanye sebesar Rp72.394.041.400. Batas dana tersebut akan digunakan selama kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR