BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung meloloskan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan 4 meliputi Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat atas nama Mukhlis Basri (MB) yang pernah berperkara tindak pidana psikotropika yang sudah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang beberapa waktu lalu.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah mengatakan bahwa Mukhlis Basri, mantan sekkab Tanggamus, sudah memenuhi persyaratan dokumen terkait pencalonannya sebagai bakal calon anggota legislatif untuk pemilihan umum (pemilu) 17 April 2019 mendatang.



"MB dokumen pencalonannya sudah lengkap dan menuhi persyaratan terkait yang bersangkutan sebagai mantan terpidana. Semua berkas yang bersangkutan di cek oleh tim ada," katanya kepada Lampost.co, Senin (3/9/2018).
Sementara itu KPU Provinsi menyatakan bahwa politisi Partai Golkar Dapil 5 meliputi Lampung Utara dan Way Kanan dengan inisial RE (Ruslan Efendi) dengan dugaan terindikasi perbuatan asusila atas laporan masyarakat telah memenuhi syarat. "RE sudah klarifikasi melalui partainya dan tidak ada persoalan dalam proses yang persyaratan pencalonan nya. Karena yang bersangkutan memang bukan mantan terpidana," katanya.

Sebelumnya KPU Provinsi Lampung mencoret bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Lampung yang merupakan mantan koruptor. KPU Provinsi Lampung dan jajaran KPU Kabupaten/Kota tetap berpedoman kepada PKPU 20/2018 dan sesuai perintah SE KPU RI Nomor: 991/PL.01.04-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

Ia mengatakan terkait ada 3 bacaleg DPRD Lampung yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada rapat pleno. Bacaleg dengan inisial DMA dari Partai Demokrat dapil Lampung 5 pernah tersangkut kasus korupsi. Untuk AJS dari Partai Golkar dapil Lampung 7 dan BK dari PAN dapil Lampung 7, meskipun bukan sebagai mantan terpidana korupsi, namun yang bersangkutan pernah terpidana hukuman percobaan selama 9 bulan

"Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak menyerahkan 4 hal terkait administrasi yang menjadi syarat wajib calon pada saat mendaftar sebagai bacaleg," kata Tio.

Syarat administrasi yang tidak dilengkapi tersebut yaitu surat keterangan dari kejaksaan, surat penyataan pimred dari media lokal atau nasional yang menyatakan yang bersangkutan sudah mengumumkan secara jujur dan terbuka di media bahwa pernah dipidana, bukti pengumuman d media dan salinan putusan Pengadilan Negeri. 

Ia mengatakan bacaleg tersebut dicoret. Untuk mekanisme penggantiannya sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2018. "Kita tunggu penggantinya sesuai tahapan yang ada di PKPU 5 Tahun 2018 dengan berkas syarat pencalonan dan calon yang sudah lengkap dengan tidak merubah nomor urut caleg," katanya. 

Pengamat politik dan hukum dari Universitas Lampung, Yusdianto mengatakan bahwa caleg-caleg yang bermodal sosial dan finansial yang telah melekat cacat syarat secara hukum yang kini berjuang untuk kembali menjadi penyelenggara negara tentu sangat bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Secara hak, benar mereka punya hak politik dan secara integritas mereka sudah tidak memenuhi syarat lagi. Tentu hak mereka untuk dipilih telah terkurangi dengan mereka sudah pernah terjerat perkara hukum," katanya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR