KOTABUMI (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara mengaku kesulitan dalam hal pengelolaan alokasi dana diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemilukada serentak 2018. Pasalnya, anggaran yang disediakan hanya berasal dari hibah pemerintah daerah dengan pekerjaan dua item, yakni pilgub Lampung dan Pilbup Lampung Utara.

"Belum lagi dana yang kita kelola berasal dari hibah pemerintah daerah itu dicicil sesuai dengan keuangan yang ada. Sehingga kita harus menomboki terlebih dahulu bila ada kegiatan yang sifatnya segera," kata Ketua KPU Lampura Marthon belum lama ini kepada Lampost.co.



Menurut Marthon, dari alokasi danan hibah Rp31 miliar lebih pihaknya telah menerima pada termin pertama lebih dari Rp10 miliar. Lalu, sisanya dicicil dengan rincian Rp3 miliar, Rp2 miliar sebanyak 3 kali mendekati bulan puasa kemarin. Sehingga ada beberapa proses penyelenggaraan yang tidak diselenggarakan karena keterbatasan anggaran yang ada.

"Sisa pembayaran hibah yang belum diselesaikan pada termin kedua ini Rp 21 miliar lebih. Dari dana itu kekurangan pembayaran sekitar Rp 11 miliar lebih, kemarin kita menerima pembayaran dicicil, jadi ada beberapa item yang tidak kita laksanakan karena keterbatasan anggaran," terangnya.
 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR