BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menyiapkan narasi untuk menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang dilayangkan oleh kuasa hukum pasangan M. Ridho Ficardo - Bachtiar Basri dan Herman HN - Hasanusi di Mahkamah Konstitusi.
Sidah lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (31/7/2018) akan digelar dalam panel 1 dengan pokok perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 dengan agenda sidang mendengar jawaban termohon yakni KPU Provinsi Lampung, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Lampung dan pengesahan alat bukti.
Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono, Senin (30/7/2018), mengatakan pihaknya memberikan jawaban sebagai termohon kepada kuasa hukum pemohon nomor 1 M. Ridho Ficardo - Bachtiar Basri dan kuasa hukum pemohon nomor 2 Herman HN - Sutono.
"Yang jelas ada pertanyaan pemohon tentang kinerja penyelenggaraan Pilgub Lampung 2018," katanya di Jakarta lewat sambungan telepon,  Senin (30/7/2018).
Ia mengatakan pihaknya membuat narasi untuk menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pilgub Lampung 2018 dari sejak awal sampai akhir diberi kelancaran berkat kerjasama dan bantuan semua pihak baik Bawaslu, Pemerintah Provinsi, Polda, Kejaksaan, dan semua stakeholder bahkan termasuk media massa. 
"Penyelenggara dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, badan adhoc sampai dengan KPPS bekerja dengan tertib, sesuai ketentuan dan melayani dengann adil semua paslon, parpol dan pemilih," katanya.
Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah mengatakan pihaknya sudah siap untuk menyampaikan keterangan didepan Majelis Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan ada banyak jawaban dan alat bukti yang relevam akan disampaikan.
"Kita menjawab semua permohonan-pemohon dengann alat bukti yang relevan. Kemudian juga kita akan menerangkan apa yang sudah di laksanakan dalam semua proses tahapan," katanya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR