BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung akan membentuk dewan etik untuk menindak lanjuti permasalahan lembaga survei Rakata Institute yang ilegal dan dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon berdasarkan relis hasil surveinya.
Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono, Senin (16/4/2018), mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait lembaga survei rakata institute yang dianggap ilegal dalam melaksanakan survei di masyarakat.
"Iya menerima laporan dari masyarakat. Memang kalau terkait lembaga survei lapornya kepada KPU, kalau lapor kepada Bawaslu juga boleh," katanya di Kantor KPU Provinsi Lampung.
Ia mengatakan pada Selasa (17/4) besok, pihaknya akan melakukan pleno untuk melakukan pembentukan dewan etik. Tujuannya untuk mengklarifikasi dari segi sumber pembiayaan, metodelogi penelitiannya, dan banyak hal lainnya. 
"Dewan etik ada 5 orang, kalau tidak salah dari kalangan akademisi perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan penyelenggara pemilu. Kalau dari akademisi kita minta salah satu ahli statistik yang pernah melakukan survei pada saat forum rektor zaman dulu yang sering melakukan survei dan pararel vote tabulations atau quick qount," kata akademisi FISIP Unila ini.
Pembentukan dewan etik agar betul-betul adil bukan hanya untuk publik tapi juga lembaga surveinya. Namun yang pasti adalah untuk kepastian bagi masyarakat Lampung dalam proses Pilgub Lampung.
"Memang idealnya lembaga survei itu mendaftar di KPU karena diatur dengan tegas," katanya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR