BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memfasilitasi beberapa jenis metode kampanye yaitu pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum, iklan kampanye pada media cetak, media masa elektronik, internet dan debat pasangan calon presiden yang dapat didanai oleh APBN.

Hal tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan fasilitasi APK bagi peserta pemilu tahun 2019 nomor: 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018. Hal tersebut juga mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2018 dan Pasal 23 Ayat 2 PKPU Nomor 23 tahun 2018.



Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Logistik dan Keuangan, Erwan Bustami mengatakan alat peraga yang difasilitasi seperti baliho. Untuk tim kampanye capres dan cawapres ditingkat Provinsi paling banyak 16 buah x 2 paslon. Kemudian pengurus partai tingkat politik tingkat Provinsi paling banyak 11 buah x 16 partai politik. Lalu perseorangan DPD paling banyak 5 buah x jumlah anggota DPD.

"Kita menfasilitasi alat peraga kampanye tapi sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan negara," katanya kepada Lamost.co, Rabu (5/9/2018).

Dia mengatakan desain dan materi pada baliho tersebut dapat memuat nama dan nomor urut peserta pemilu, lambang dan nomor urut peserta pemilu, visi misi dan program peserta pemilu dan foto paslon presiden - wakil presiden, perseorangan DPD dan foto pengurus partai politik atau tokoh yang melekat kepada citra diri peserta pemilu.

"Mereka nanti mengirim desain kemudian KPU yang akan mencetak. Nanti KPU akan berkordinasi dengan pemerintah daerah terkait tempat pemasangan APK. Untuk bacaleg bukan masing masing bacaleg yang kita buatkan tapi kita buat baliho yang isinya foto pengurus partai politik. Minggu depan kita rakor sekalian bahas dana kampanye," kata Mantan Komisioner KPU Kabupaten Way Kanan ini.

Kemudian pihaknya juga mempersilahkan kepada para calon untuk membuat bahan kampanye seperti stiker, kartu nama, kalender, pakaian, alat tulis dan sebagainya. Untuk nilai rupiahnya setiap bahan kampanye maksimal sebesar Rp60 ribu.

"Kalau saat ini ada bacaleg yang mencuri star misalnya ada ajakan, sosialisasi, program, visi-misi, pencitraan diri, nomor urut dan lambang partai itu masuk kampanye. Nah itu ranahnya Bawaslu," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR