BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung merumuskan dan menyusun konsep untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) untuk pemilihan umum (pemilu) 17 April 2019 mendatang.

Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Fadillasari, mengatakan pihaknya menyusun beberapa titik untuk pemasangan APK di Kota Tapis Berseri. APK tersebut berupa baliho dan spanduk untuk tim kampanye capres dan cawapres, pengurus partai politik dan persorangan DPD.



"Kita rakor dengan aparat pemerintah seperti kesbangpol dan pol pp, aparat keamanan, Bawaslu, camat, Kodim dan PPK se Kota Bandar Lampung. Nanti kita juga rakor di KPU Provinsi tanggal 13 September 2018 untuk fixsasinya," katanya usai rakor di Aula KPU Kota Bandar Lampung, Jumat (7/9/2018).

Ia menjelaskan untuk tim kampenye pilpres, baliho 10 buah x 2 paslon. Untuk lokasinya pemasangannya di 10 Kecamatan di Kota Bandar Lampung. Kemudian untuk spanduk ada 16 buah x 2 paslon yang akan dipasang di 16 Kecamatan.

Kemudian untuk pengurus partai politik ada baliho 10 buah x 16 partai politik dipasang di 10 Kecamatan. Sementara untuk spanduk ada 16 buah x 16 partai politik dengan total 256 titik lokasi.Sementara untuk DPD pihaknya akan memasang spanduk 16 buah x jumlah anggota DPD yang ada.

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Chandrawansah mengatakan pihaknya terus mengawasi mengenai APK. Ia menyayangkan masih ada APK liar yang sudah terpasang diberbagi titik di Kota Bandar Lampung. "Untuk saat ini yang melanggar dikenakan sanksi administrasi dan penurunan atau pembersihan," katanya.

Sebelumnya Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Logistik dan Keuangan, Erwan Bustami sesuai dengan petunjuk teknis dan fasilitasi APK bagi peserta pemilu tahun 2019 nomor: 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018. Hal tersebut juga mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2018 dan pasal 23 ayat 2 PKPU Nomor 23 tahun 2018.

Ia mengatakan alat peraga yang difasilitasi seperti baliho. Untuk tim kampanye capres dan cawapres ditingkat Provinsi paling banyak 16 buah x 2 paslon. Kemudian pengurus partai tingkat politik tingkat Provinsi paling banyak 11 buah x 16 partai politik. Lalu perseorangan DPD paling banyak 5 buah x jumlah anggota DPD.

"Kita menfasilitasi alat peraga kampanye tapi sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan negara," katanya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR