JAKARTA (Lampost.co)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menerapkan sistem borgol terhadap tahanan korupsi. Aturan yang dimulai tahun ini tersebut diwajibkan bagi setiap tahanan KPK yang keluar dari rumah tahanan (rutan).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan aspek edukasi publik dan keamanan jadi pertimbangan penerapan aturan itu. Sebelum menerapkan aturan borgol, terlebih dahulu KPK mendengar masukan dari kalangan masyarakat.



"KPK menerima masukan tersebut dan mempelajari kembali aspek hukum, terutama terkait dengan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh KPK," kata Febri di Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019.

Selain itu, KPK juga melakukan komparasi aturan pengelolaan tahanan oleh instansi penegak hukum lain, sehingga untuk pertimbangan keamanan, KPK mulai menerapkan ketentuan pada Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan KPK.

"Khususnya Pasal 12 Ayat (2) yang mengatur bahwa dalam hal tahanan dibawa ke luar rutan, dilakukan pemborgolan. Hal ini dikategorikan dalam pengaturan tentang pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan," ujar Febri.

Mulai hari ini (2/1/2019), KPK resmi menerapkan aturan pemborgolan tahanan. Baik yang sebelum atau setelah pemeriksaan oleh penyidik ataupun dari rutan menuju tempat persidangan atau tempat lainnya.

"Pada hari pertama 2019 ini, penerapan aturan tersebut dilakukan di sejumlah rutan dan kebutuhan, pemeriksaan untuk penyidikan di kantor KPK, kebutuhan persiapan persidangan, termasuk saat keluar rutan untuk berobat," jelas Febri.

Pemantauan Medcom.id, beberapa tahanan yang diperiksa di gedung KPK Jakarta datang dengan tangan diborgol. Salah satunya kakak ipar dari Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yakni Tubagus Cepy Sethiady.

Menggunakan kemeja kotak-kotak merah dan celana cokelat, Tubagus menyembunyikan borgol yang melekat di tangannya. Tidak satu pun kata keluar dari mulut Tubagus usai diperiksa KPK.

Tubagus hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvan yang diduga terlibat kasus dugaan suap dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur 2018. Dalam kasus itu, Bupati Cianjur Irvan diduga memotong DAK pendidikan sebesar 14,5% dari total Rp46,8 miliar.

 

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR