BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Tim Koordinator Wilayah III KPK mensinyalir kebocoran pendapatan daerah di seluruh Pemkab/Pemkot dan tingkat Provinsi di Lampung masih cukup tinggi. 
 
"Yang kita lihat sekarang sekarang di Lampung optimalisasi PAD itu berhubungan dengan masalah pajak, kita mensinyalir banyak perusahaan-perusahan daerah di Lampung itu belum diselesaikan," ujar ketua Korwil III KPK Brigjenpol Setyo Budi, usai mengunjungi Mapolda Lampung dan Kajati Lampung, Kamis (16/5/2019). 
 
Selain itu, pokok permasalahan di Lampung yakni masalah aset. Menurut jendral bintang 1 tersebut, masih banyak aset pemerintah daerah, namun dikuasai oleh individu, yayasan, hingga kelompok tertentu. 
 
"Kita berusaha aset pemerintah itu kembali, kita bekerja sama dengan Kejati, dan Kepolisian daerah," katanya.

Sayangnya ia tak merinci secara pasti jumlah dan apa saja bentuk realisasi pajak yang belum maksimal, serta aset pemerintah yang dimiliki swasta. 
 
Tim Korwil III sendiri memang Kamis (16/5/2019) diagendakan untuk bertemu dengan pihak dari Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, dalam bersinergi menangani perkara korupsi, dalam bentuk supervisi. 
 
Beberapa point yang diutamakan pada koordinasi satgas secara pencegahan, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Program ini yang telah dikoordinasikan oleh KPK bersama Pemkab/pemkot hingga Pemprov Lampung beberapa hari ini.  "Beberapa pointnya pengadaan barang dan jasa, manajemen (rekrutmen ASN), dan e-budgeting," katanya. 
 
Kemudian pada bagian penindakan yakni, koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian, dalam memaksimalkan penyelidikan dan penyidikan agar sesuai dengan target. "Salah satunya kolaborasi, contohnya, waktu penangkapan di Bali (DPO Kejati Alay), dan Penangkapan di Tangerang (DPO Korupsi Disdik Lampung Selatan)," katanya. 
   
 

loading...

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR