BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Dana Alokasi Khusus yang berhasil dilobi oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan dimanfaatkan untuk fee proyek setelah didapatkan oleh Pemda setempat. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menafik bahwa saat ini lembaga anti rasusah telah melakukan penyelidikan di Kementrian PUPR terkait banyaknya dugaan suap untuk mendapatkan proyek. 
 
"Kita sebetulnya di Jakarta itu tengah menangani perkara DAK ada di Kementerian Keuangan itu luar biasa ternyata ada beberapa kepala Daerah mengurus itu, salah satunya perkaranya ini (Zainudin Hasan) termasuk juga yang Lampung tengah," ujar JPU KPK, Ali Fikri. 
 
"Ini fakta ya soal Mustafa itu ada uang sekitar Rp100 Miliar yang terkumpul salah satunya untuk itu mengurus DAK sama seperti kasus di Lampung Selatan sekarang ini, uang-uang terkumpul digunakan untuk ngurus DAK," ujar Ali Fikri. 
 
"Kitakan akan mencari lebih dalam soal ini apakah uang itu berhenti di DPR RI atau untuk melobi kementerian. Langkah kami ke arah sana nantinya," kata dia. 
 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR