Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi dipecat. Sebab, meski sudah diblokir dan dipastikan tidak akan naik pangkat, hingga kini status mereka masih PNS aktif dan menerima gaji.

"Per hari ini, 2357 orang PNS/ASN yang telah divonis bersalah dalam kasus tipikor hingga inkrah (kasusnya) telah diblokir seluruhnya oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara),"‎ kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (6/9/2018).



Meski telah diblokir, para koruptor itu belum dipecat dan masih menerima gaji dari negara. KPK meminta negara melakukan pemecatan secara tidak hormat.

"‎Jadi, sekitar 2357 PNS yang telah diblokir tersebut masih menerima gaji sepanjang belum diberhentikan," ucap dia.

Febri menegaskan pemecatan PNS koruptor merupakan tanggung jawab kementerian atau kepala daerah masing-masing selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).‎ Pemecatan dapat mencegah kerugian negara yang lebih besar.

"Sesuai dengan pernyataan Mendagri, sanksi tegas dapat diberikan pada kepala daerah sebagai PPK jika tidak memberhentikan PNS yang telah menjadi PNS korupsi tersebut," ucap dia.

Dari data BKN yang diperoleh KPK, ada 14 daerah yang mencetak banyak PNS korupsi. 14 daerah tersebut yakni, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Banda Aceh‎, dan Manokwari.

Dari 14 daerah tersebut, ada 2.357 PNS yang terlibat korupsi dan masih aktif.‎ Sedangkan PNS yang telah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat hanya 317 orang.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR