JAKARTA (Lampost.co) -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Arif Fadilah. Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kepri.

“Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NBU (Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.



Penyidik juga memanggil delapan saksi lain. Mereka ialah Plt Kepala Dinas ESDM Pemprov Kepri, Hendri Kurniadi; Kepala Dinas PU, Abu Bakar; pegawai honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri, Muhammad Shalihin; dan Kepala Biro Umum Kepri, Martin Luther Maromon.

Kemudian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017-2018, Yerri; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri, Zulhendri; mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri, Guntur Sati; dan Kepala Dinas dan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemprov Kepri, Ahmad Nizar.

“Keterangan para saksi dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka NBU,” ujar Febri.

KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka penerima suap bersama dua pihak lain, Edy Sofyan dan Budi Hartono. Sedangkan Abu Bakar ditetapkan sebagai pemberi suap.

Keempatnya diduga terlibat praktik rasuah terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri Tahun 2018-2019. Nurdin cs diduga menerima suap bertahap.

Pemberian pertama terjadi pada 30 Mei 2019 senilai SGD5.000 dan Rp45 juta. Pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan uang SGD6.000 kepada Nurdin melalui Budi.

Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Edy dan Budi disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Abu Bakar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR