JAKARTA (Lampost.co) -- Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE), Darwin Maspolim, dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia bakal diperiksa terkait suap restitusi pajak.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NMF (anggota tim pemeriksa pajak PT WAE, M Naim Fahmi)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, Jumat, (16/8/).



Penyidik juga memanggil Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Kanwil Jakarta Khusus, Yul Dirga; dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dan supervisor tim pemeriksa pajak PT WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Hadi Sutrisno. Keduanya juga diperiksa untuk tersangka yang sama.

Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyelisik dugaan suap restitusi pajak oleh PT WAE, perusahaan penanam modal asing (PMA) distributor mobil mewah merek Jaguar, Land Rover, Bentley, dan Mazda. Lembaga Antirasuah menyeret oknum di jajaran Kementerian Keuangan.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan dan menetapkan lima tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantor KPK, Kamis, (15/8/2019).

Mereka ialah Darwin Maspolim yang diduga memberi suap. Dan empat orang yang diduga menerima suap, M Naim Fahmi, Yul Dirga, Hadi Sutrisno, dan Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE, Jumari.

"Tersangka DM pemilik saham PT WAE diduga memberi suap senilai Rp1,8 miliar untuk YD, HS, JU dan MNF agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 senilai Rp5,03 miliar dan tahun pajak 2016 senilai Rp2,7 miliar," kata Saut.

Darwin sebagai pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara empat orang lain selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR