JAKARTA (Lampost.co)--Komisi Pemberantasan Korupasi (KPK) ultimatum Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly untuk konsisten membina jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Yasonna diminta lebih tegas menerapkan sistem di Ditjen PAS.
"Jika itu dilakukan secara tegas dan konsisten, maka itu bisa jadi awal perbaikan di sana," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Usai KPK membongkar suap jual beli fasilitas dan izin di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, tim Ditjen PAS melakukan sidak di Lapas tersebut. Dari sidak itu, tim Ditjen PAS pun menemukan sejumlah barang-barang tak wajar di dalam kamar tahanan.
KPK mengapresiasi upaya Ditjen PAS dalam membenahi praktik rasuah di dalam lapas. Namun, Lembaga Antikorupsi berharap upaya bersih-bersih di Lapas konsisten.
"Catatannya tidak berhenti hanya pada sidak perbaikan-perbaikan perlu dilakukan secara konsisten," jelas Febri.
Sebelmunya, Ditjen PAS mengungkap hasil inspeksi mendadak (Sidak) di Lapas Sukamiskin usai Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen ditangkap KPK beberapa waktu lalu. Dari sidak itu, Ditjen PAS menemukan sejumlah kamar mewah para narapidana.
Dari 522 kamar tahanan, ditemukan berbagai barang yang tak pantas semisal kulkas dua pintu, televisi, speaker, kompor gas, tabung elpiji, microwave, mesin pemanas atau pendingin air, dan alat-alat masak.
Bahkan, ditemukan juga uang tunai Rp102 juta dalam kamar tahanan. Untuk uang dalam jumlah terbesar ditemukan dari kamar narapidana bernama Ahmad Kuncoro.
KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait fasilitas narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin. Mereka yakni; Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, Hendy Saputra selaku staf Wahid, napi korupsi, Fahmi Darmawansyah, dan napi umum, Andi Rahmat selaku tangan kanan Fahmi.
Wahid diduga telah menerima dua unit mobil; Mitsubishi Triton Exceed dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar serta uang senilai Rp279.920.000 dan USD1.410. Pemberian itu diduga imbalan dari Fahmi Darmawansyah yang telah mendapatkan fasilitas sel kamar di Lapas Sukamiskin.
Atas perbuatannya, Kalapas Sukamiskin dan stafnya selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Sedangkan, Fahmi dan Andi Rahmat selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR