BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan kunjungan ke Bank Lampung, Rabu (29/8/2018). Rapat digelar di Ruang Rapat Utama Lantai IV Kantor Pusat PT. Bank Lampung yang juga dihari oleh perwakilan dari Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Lampung.

Adapun kunjungan koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi di Lampung. Program itu ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah dan dilaksanakan pada 11 April 2018 lalu serta dievaluasi setiap dua bulan sekali oleh KPK.



Tim KPK dipimpin Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil II Sumatera KPK, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan bahwa Program Optimalisasi Penerimaan Daerah memerlukan peran Bank Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana daerah. Pengelolaan nantinya wajib menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting pada 01 Januari 2019 mendatang.

Dalam hal penerimaan pajak dan maintenance Wajib Pajak, tidak hanya pajak kendaraan bermotor (PKB), reklame, PBB, parkir, tempat hiburan, perhotelan dan pajak restoran. Tetapi Bank Lampung dapat berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak-pajak lainnya yang bisa dioptimalkan.

Menurutnya, sistem aplikasi online yang dimiliki perbankan sangat diperlukan sekaligus dipercaya dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Sebagai langkah awal, pihaknya telah melakukan pemasangan tapping box dibeberapa hotel, restoran dan tempat hiburan.

KPK berharap kedepannya tapping box dapat langsung terkoneksi ke sistem Bank Lampung, hal ini agar PAD yang masuk bisa maksimal dan tidak ada kebocoran. Pada kesempatan ini, KPK berharap Bank Lampung dapat berkontribusi mendukung penyediaan tapping box yang diharapkan dapat tersedia sebanyak 400 unit.

Direktur Utama Bank Lampung, Eria Desomsoni menyambut positif agenda KPK itu. Pihaknya mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah dan menanti peran (porsi) yang akan diberikan kepada Bank Lampung.

Eria Desomsoni menjelaskan, Bank Lampung sebagai penyedia layanan sangat siap membantu dan bekerja sama dengan pemda dan pemkab di Lampung. Salah satu program Bank Lampung yang saat ini akan segera launching adalah E-Samsat yang mana pembayaran Pajak Kendaraan akan semakin mudah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

KPK juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana Bank Lampung untuk segera mengimplemantasikan Pemda Online sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor: 910/1866/SJ serta Nomor: 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi transaksi non-tunai pada Pemerintah Daerah. Upaya ini untuk mendukung program KPK dalam hal pemberantasan korupsi.

Selain itu KPK menyampaikan bahwa idealnya pengelolaan Kas Daerah diseluruh pemda wajib dikelola oleh Bank Daerah. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah dalam rangka mengembangkan Bank Daerah. Sehingga jika masih terdapat Pemerintah Daerah yang pengelolaan Kas Daerahnya dilaksanakan pada Bank lain, akan menjadi perhatian bagi KPK untuk mendalaminya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR