JAKARTA (Lampost.co)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melepaskan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan serta satu orang hakim lainnya yang sebelumnya ikut diamankan oleh penyidik KPK dalam kegiatan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Medan pada Selasa (28/8).

Dalam kasus ini KPK awalnya mengamankan sejumlah pihak yang diamankan termasuk dua Panitera pengganti Pengadilan Negeri Medan, Hakim Adhock Tipikor PN Medan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan yang juga merupakan Ketua Majelis Hakim dalam kasus, Ketua PN Medan, serta Hakim PN Medan. Untuk keperluan penyidikan penyidik KPK membawa 7 orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.



"Sebagaimana yang lalu KPK harus selalu cermat dan hati hati, setelah OTT KPK memiliki waktu 24 jam untuk memeriksa dan melakukan klarifikasi. Selama 24 jam itu kita belum ada menemukan alat bukti yang cukup kuat terhadap yang bersangkutan sehingga akan kita lepaskan pulang," terang Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni panitera dan hakim adhock serta dua orang dari pihak swasta sebagai pemberi suap.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang tersangka. Diduga sebagai penerima Helpandi (Panitera Pengganti PN Medan) dan Merry Purba (Hakim Adhock Tipikor pada PN Medan. Sebagai pemberi Tamin Sukardi (swasta) dan Hadi Setiawan (orang kepercayaan Tamin)," terang Agus.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Muda Pengawasan Sunarto yang juga merupakan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial menjelaskan untuk saat ini hakim adhock Merry dan panitera pengganti Helpandi akan diberhentikan sementara. Sedangkan hakim lainnya tidak diberhentikan sementara.

"Untuk tunjangannya tidak akan dibayar hanya gaji pokok saja sampai putusan akan tetap diberikan. Namun ketika terbukti bersalah dengan keputusan tetap akan diberhentikan tetap," terang Sunarto.

Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi juga menjelaskan ada dua proses yang ditunggu pihaknya. Pertama proses di KPK yang bila sudah ditetapkan sebagai tersangka akan diterapkan PP 54/2010 disiplin pegawai negeri dan kode etik pedoman prilaku hakim maka dapat diberhentikan permanen.

"Proses kedua proses di MA melalui badan pengawas MA sejauh mana melanggar yang disebut, bisa kode etik meski bukan tindak pidana, bisa pelanggaran disiplin pp 54/2010, kita junjung praduga tidak besalah kalau tidak berhsalah rehabilitasi hak haknya tapi kalau bersalah akan diberlakukan lingkp peraturan negara Proses hukumnya kalau betul terbukti dapat diberhentikan definitif," terang Suhadi.

Merry dan Helpandi dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Tamin Sukardi dan orang Hadi Setiawan sebagai pemberi suap dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR