Jakarta (Lampost.co) -- Bupati Nonaktif Lampung Tengah Mustafa kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.
 
"Mustafa diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BU (pemilik PT Sorento Nusantara, Budi Winarto)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
 
Penyidik juga memeriksa saksi lain, yakni dua anggota DPRD Lampung Tengah, Bunyana dan Raden Zugiri. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk Mustafa yang juga menyandang status tersangka dalam kasus ini. 

KPK kembali menetapkan Mustafa sebagai tersangka. Dia diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.
 
Penyidik juga menetapkan dua tersangka lain. Kedua orang itu ialah pemilik PT Sorento Nusantara Budi Winarto dan pemilik perusahaan PT Purna Arena Yudha Simon Susilo.



Mustafa diduga telah menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen sampai 20 persen dari nilai proyek. Total suap yang diterima Mustafa Rp95 miliar.
 
Uang itu diperoleh dalam kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018. Rinciannya, Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan dan Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.
 
Total Rp95 miliar suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa, sebagian besar berasal Budi Wiranto dan Simon Susilo. Dari keduanya, Mustafa menerima Rp12,5 miliar.
 
Sebesar Rp5 miliar diberikan Budi Wiranto sebagai fee ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai proyek sekitar Rp40 miliar. Sedangkan, sebesar Rp7,5 miliar dari Simon Susilo atas fee 10 persen untuk ijon dua proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai proyek sekitar Rp76 miliar.
 
Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.
 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR