BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah se-Lampung, khususnya Dinas PUPR untuk menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai regulasi. 

Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera, Bidang Supervisi dan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Adlinsyah Nasution mengatakan satker PUPR merupakan instansi yang sangat strategis dan KPK wajib mengingatkan para pejabat PUPR untuk mengamankan dirinya dari kesalahan yang dapat menjeratnya ke dalam hukum. 



"Jangan macam- macam terhadap beberapa program di PUPR, karena satker ini strategis, kedepan berhati-hati untuk menjalankan kebijakan," kata dia usai rapat koordinasi antara KPK dan Dinas PUPR se Provinsi Lampung di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun Pemprov Lampung, Jumat (31/8/2018).

Dijelaskannya, pihaknya tidak melihat ada dugaan suap di tubuh PUPR saat ini, namun ia hanya sekedar mengingatkan untuk menjalankan program pembangunan sesuai dengan aturan. 

"Bicara PUPR ada dua hal ada ULP dan teknis keduanya dipantau oleh KPK. Selama ini, ULP di Lampung masih adhoc semua, jadi bagaiamana bisa melaksanakan fungsi kontrol dan monitoring, sebab dia yang menyiapkan, merencanakan, melaksanakan lelang dan mengawasi.  Lembaga ini, orangnya,  dan prosesnya harus Independen karena ini maunya Undang-Undang," imbuhnya. 

Jika Kadis PUPR mengalami intervensi dari oknum baik dari sisi internal maupun eksternal seperti oknum, mereka bisa melaporkan kepada KPK. 

"Kami punya whatsapp Kadis sehingga apapun bisa diinformasikan, karena komunikasi adalah hal penting," paparnya.

Terpisah Kepala Dinas PUPR Lampung Budi Dharmawan, mengatakan berbagai hal yang disampaikan KPK, pihaknya berkomitmen akan berhati-hati dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. 

"Kita bersama teman teman saktker PUPR se Lampung berkomitmen untuk berubah, agar berhati-hati dan tidak melakukan hal yang berdampak hukum saat melakukan perencanaan hingga pelaksanaan program PUPR," ungkapnya.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR