BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Selatan.

 



Hal tersebut menyikapi Lembaga Bantuan Hukum Saibumi Selatan (Sabusel) yang mengelar aksi turun kejalan di Tunggu Adipura depan Kantoran Bupati Lamsel, Selasa, 10 September 2019 yang meminta KPK untuk turun kembali menuntaskan perkara kasus fee proyek yang melibat pejabat di Lampung Selatan. Hingga kini KPK belum juga menetapkan para tersangka baru. 

 

Menurut Wahrul, KPK tidak akan bekerja secara setengah-setengah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KAD meyakini saat ini KPK bukan hanya fokus terhadap upaya penindakan saja. Namun juga terlebih dengan upaya pencegahan.

 

 

“KPK pernah katakan kalau Lampung Darurat Setoran. Untuk itu, kita rakyat juga harus ikut aktif memberikan informasi untuk membersihkan nama baik Lampung dan menyelamatkan bangsa dari sikap korup,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil 2 Lampung Selatan itu, Kamis,  12 September 2019.

 

 

KAD juga mendukung sikap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sai Bumi Selatan terkait tuntutannya kepada KPK untuk menetapkan tersangka baru terkait kasus fee proyek pejabat-pejabat di Kabupaten Lampung Selatan saat aksi unjuk rasa di Tugu Adipura, Kalianda. Dia menyampaikan, masyarakat Lampung Selatan tidak perlu khawatir dengan kinerja lembaga anti rasuah itu. KPK pasti akan mengembangkan perkara yang sudah terungkap dan menjadi fakta- fakta dalam persidangan.

 

 

“Namun bila ada petunjuk atau bukti lainnya, silahkan sampaikan ke KPK langsung atau melalui KAD Lampung,” kata politikus NasDem ini

 

 

Sebelumnya, KAD Lampung telah melakukan kegiatan supervisi terhadap 41 Asosiasi Pengusaha yang berada di wilayah Provinsi Lampung dengan ditandai penandatanganan pakta integritas. Deklarasi Pengusaha Anti Korupsi diawali dengan pengarahan langsung dari Kasatgas Korsupgah KPK RI. Pendandatanganan pakta integritas juga disaksikan gubernur, wali kota dan bupati se-Provinsi Lampung.

 

 

Sekretaris KAD Lampung, Ing. H. Mofaje B. Caropeboka mengatakan pakta integritas yang ditantandatangani para pengusaha tersebut berisi komitmen penolakan terhadap segala bentuk setoran yang menyalahi hukum (suap). Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi Lampung yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wilayah Darurat Setoran.

 

 

"Seperti yang kita tahu, Lampung masuk zona merah dalam praktik suap proyek dan PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Bahkan KPK menyebut Darurat Setoran. KAD sebagai lembaga yang ditugaskan KPK melakukan pencegahan di sektor swasta harus berani mengambil sikap dan mengajak pengusaha menolak segala bentuk setoran," kata Mofaje.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR