JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan uang ganti rugi Rp100 juta untuk mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin. Penyerahan dilakukan setelah pengajuan kasasi KPK ditolak Mahkamah Agung.

Syarifuddin mengatakan, penolakan kasasi adalah bukti jika KPK bisa salah. Yang jadi masalah, kata dia, peristiwa ini tidak akan mengakhiri masalah, justru menimbulkan dua masalah baru.



"Merugikan keuangan negara dan supaya Kode Kehormatan KPK mengambil tindakan pada pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang," kata Syarifuddin lewat keterangan tertulis, Senin 21 Agustus 2017.

Ia melanjutkan, pekerjaan rumah saat ini yakni membongkar rekayasa kasus dan konspirasi jahat di balik nama besar KPK. Ia berencana melaporkan kejadian ini kepada Pansus Hak Angket KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyerahan Rp100 juta kepada Syarifuddin merupakan pelaksanaan Putusan MA di tingkat Kasasi dengan nomor putusan 2580 K/pdt:2013 tanggal 13 Maret 2014, dan Peninjauan Kembali nomor putusan 597 PK/Pdt/2015 tertanggal 2016. "KPK tentu wajib menghormati putusan pengadilan," ucapnya.

Ia melanjutkan, jika dicermati sejak awal hal ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Syarifuddin pada Juni 2011. OTT tersebut, justru berhasil hingga terdakwa dijatuhi vonis empat tahun penjara dan denda Rp150 juta serta Rp250 juta.

Namun, terdapat perbedaan pendapat terkait bukti lain yang disita KPK. Oleh sebab itu, Syariffudin mengajukan gugatan perdata.

Proses hukum tersebut, lanjut Febri, tentu dihadapi dengan semaksimal mungkin. Namun demikian, ia beranggapan, seharusnya upaya hukum terhadap penggeledahan ataupun penyitaan lebih tepat dilakukan di proses praperadilan, bukan perdata.

"Namun hakim berpandangan berbeda, dan sebagai penegak hukum tentu kami wajib hormati putusan pengadilan," ucapnya.

Kendati demikian, proses ini bisa menjadi pembelajaran bagi pihak lain. Agar keberatan dari proses hukum diselesaikan melalui jalur hukum.

"Bukan ditarik ke proses politik. KPK menghormati hasil proses hukum tersebut, meskipun sejak awal terdapat perbedaan pandangan terkait materi perkara," tandasnya.

Syarifuddin divonis empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan pada 2012. Dia dianggap terbukti menerima suap dari kurator PT Skycamping Indonesia, Puguh Wirawan sebesar Rp250 juta.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR