Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berencana menahan Ketua DPR Setya Novanto setelah penetapan tersangka. Lembaga Antirasuah tak khawatir Novanto menghilangkan barang bukti.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat ini KPK fokus pada penyidikan kasus dugaan korupsi kartu tanda pendudukan elektronik (KTP-el) yang menjerat Novanto. KPK masih perlu membahas soal penahanan Ketua Umum Partai Golkar itu.



"Kita akan pertimbangan lebih lanjut sesuai dengan strategi-strategi yang kami bahas di internal," kata Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juli 2017.

Walau penahanan masih dipertimbangkan, dia menekankan, KPK serius dalam menangani kasus KTP-el. KPK akan terus memproses pihak-pihak yang dirasa bertanggung jawab dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.

Sejumlah saksi, baik dari pihak eksekutif, legislatif, dan swasta juga telah diperiksa KPK. Febri memastikan, saat ini KPK juga fokus memproses pihak-pihak lain yang diduga menikmati aliran dana dari kasus KTP elektronik.

Tidak hanya itu, KPK juga dipastikan bakal terus melakukan penyidikan kasus KTP-el dengan tersangka Setya Novanto, termasuk penggeledahan. Namun, rencana penggeledahan tak dapat diungkap ke publik.

"Kami pastikan ada beberapa kegiatan yang pasti akan dilakukan dalam proses penyidikan KTP-el," tegas dia.

Setya Novanto adalah tersangka keempat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.Dari pihak eksekutif, KPK telah menetapkan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. 

Baik Irman dan Sugiharto sudah diproses di pengadilan. Mereka tinggal menanti vonis hakim yang akan dibacakan pada 22 Juli 2017.

Dari pihak swasta, KPK menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka. Dia diduga berperan banyak dalam kasus ini, termasuk mengatur proses tender, hingga ke lobi-lobi anggota dewan.

Sementara itu, Novanto menyusul ditetapkan sebagai tersangka setelah beberapa kali diperiksa. Dia diduga melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR