BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang menjatuhkan hukuman terhadap mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Maddwami selama satu tahun penjara.

Selain pidana penjara satu tahun mantan Kadis juga diharuskan membayar pidana denda sebesar Rp50 juta Subsider 1 bulan kurungan. Menurut Majelis Hakim yang diketuai Syamsudin, terdakwa terbukti melakukan dugaan korupsi pengadaan kapal penumpang di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2016 silam.



Selain terdakwa Maddawami Hakim juga menuntut tiga terdakwa lainya yakni Abu Chalifah, terdakwa Candra Hadi masing-masing dengan pidana penjara yang sama yakni satu tahun.

Hakim sependapat dengan Jaksa jika para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) undang-udang RI No.31 tahun 1999 tentang pemeberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-udang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-udang RI. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana. 

"Untuk terdakwa Sri Andawati dijtuhi pidana penjara selama 2,5 tahun, vonis berbeda dijatuhkan terhadap Sri lantaran dirinya tidak mengembalikan uang kerugian negara," kata Syamsudin.

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut tiga terdakwa yakni Maddawami Abu Chalifah, terdakwa Candra selama 18 bulan, sementara Sri Andawati dituntut selama tiga tahun penjara.

Majelis mengatakan peroses lelang pengadaan kapal penumpang tersebut terdapat delapan perusahan yang mengkutinya, dari jumlah itu hanya dua perusahan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT Panca Warna dengan penawaran Rp385 Juta, kemudian PT RR Jaya dengan penawaran Rp403 Juta.
"Dari hasil pemeriksaan dokumen  pengadaan dan berita acara evaluasi pelelangan menunjukkan bahwa CV RR Jaya keluar sebagai pemenang," kata hakim di persidangan.

Dari hasil pemeriksaan dan berita acara tersebut CV RR Jaya tidak memenuhi persyaratan secara teknis dengan penjelasan tidak memiliki tenaga ahli dalam pembuatan kapal, tidak memiliki perlengkapan pembuatan kapal, tidak memiliki pengalaman selama empat tahun terkahir dalam bidang tersebut.
Adapun penyimpangan dari pelaksanan kata jaksa seperti, pekerjaan tidak sesuai kontraktor serta tidak sesuai dengan rancangan awal dan material yang dilakukan juga tidak sesuai. " Selain itu kapal yang dibuat tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perkapalan," kata majelis.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR