BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulangbawang, mendakwa mantan Kepala Kampung Tiuh Tohou dengan pasal berlapis karena melakukan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) 2015 dan 2016. Hal ini terungkap di Persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu (3/7/2019).

Jaksa Hendra Dwi Gunanda dalam persidangan mengatakan, terdakwa dikenakan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 8, dan pasal 9 juncto pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.



Menurut Jaksa Warga Jalan 40 Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulangbawang itu dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2015 dan 2016 adalah selaku kuasa pengguna anggaran yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Pada 2015 Kampung Tiuh Tohou mempunyai pendapatan kampung sebesar Rp639 juta yang bersumber dari dana kampung sebesar Rp278 juta, alokasi dana kampung Rp312 juta, bantuan dana APDESI dari provinsi Rp5,6 juta, dan Program GSMK Rp42 juta," kata Jaksa.

Sedangkan pada 2016, mempunyai pendapatan sebesar Rp962 juta yang bersumber dari dana kampung Rp624 juta dan alokasi dana kampung Rp337 juta. Namun pada pengelolaan dana itu terjadi penyimpangan bahwa terdapat 4 kegiatan fiktif atau tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya namun oleh terdakwa tetap dilaporkan seolah-olah kegiatan tersebut telah terealisasi 100 persen.

Empat kegiatan fiktif atau tidak dilaksanakan itu diantaranya kegiatan dana desa untuk rehab balai kampung atau pembelian lahan kampung Tahun 2015 dengan anggaran Rp66 juta, kegiatan pemberdayaan ibu-ibu pengajian tahun 2015 Rp16 juta, kegiatan pembibitan atau budidaya ikan lele Rp28 juta, dan kegiatan penyertaan modal Bumkam Rp20 juta.

"Sehingga berdasarkan laporan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKPP) Provinsi Lampung terdakwa telah merugikan negara sebesar  Rp124 juta," kata Jaksa.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR