BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Sejumlah korban penggusuran eks Pasar Griya Sukarame berencana menggugat Pemkot Bandar Lampung ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Hal itu buntut dari hasil hearing DPRD dengan pemkot setempat yang tak disetujui warga.

Hasil hearing, Pemkot hanya akan memberikan tempat tinggal berupa rusunawa. Sedangkan tidak menyediakan tempat untuk mata pencaharian warga yang semuanya merupakan tukang rongsok.



Rencananya warga yang akan menggungat tersebut didampingi LBH Bandar Lampung. Direktur LBH Bandar Lampung Alian Setiadi mengatakan sikap yang ambil warga twrkait keputusan hasil hearing itu belum diputuskan. Tapi kemungkinan akan melayangkan gugatan ke PN Tanjungkarang. "Ya mereka (warga) masih rapat dulu karena ramai warga biar keputusannya bulat," kata Alian kepada Lampost.co, Selasa (4/9/2018).

Kepala Divisi Hak Hak Sipil dan Politik (Sipol) LBH Bandar Lampung, Ilyas menambahkan, usai hearing DPRD dan pemkot kemarin, warga langsung mengambil sikap yakni menolak. "Karena terkait tempat usaha tidak di penuhin pemkot, kalau cuma tempat tinggal warga mau mkan apa," kata Ilyas.

Dia menjelaskan pemkot bukan hanya merampas tempat tinggal warga, tetapi juga pekerjaan mereka. Yakni sebagai tukang rongsong. Di tempat yang lama mereka ada lahan sedangkan di rusunawa, tidak ada lahan untuk usaha rongsok tersebut. "Gugatan sudah jadi, tinggal menunggu keputusan warga," kata dia.

Di sisi lain mereka menilai Dewan samasekali tidak bisa memperjuangan nasib warganya. "Masa kapasitas nya hanya sebatas nampung maunya pemkot tidak bisa memperjuangkan nasib rakyat. Kalay rusun mah tidak perlu lewat dewan," kata dia.

Pengamat Hukum Tata Negara Unila Satria Prayoga menjelaskan Pemkot tidak bisa serta merta melakukan penggusuran dan mengabaikan warga. "Harus dilihat dulu fakta di lapangannya. Apakah masyarakat disana sudah ada alas hak atau tidak. Kalau di BPN itu alas hak hukum publik. Bisa saja masyarakat di sana menempati tanah sudah lebih dari 20 tahun, atau dari hasil pemberian bekas perkebunan belanda (hak erpah), (hak garap) sesuai dengan undang undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok pokok Agraria," kata dia.

Dia melanjutkan data yang di BPN itu Hak yang sudah diakui hukum pubik secara otentik, sedangkan ada juga hak yang belum otentik dan hak masih bersifat keperdataan. "Undang-undang Pokok Agraria mengakui itu semua sebagai Alas hak (dasar hak)," kata dia. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR