JAKARTA (Lampost.co) -- Pemerintah diminta mengevaluasi dan koreksi terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menduga banyak terpidana mati akibat rekayasa kasus atau proses peradilan yang tidak adil.

Salah satu contoh yang menghadapi peradilan tidak adil adalah Yusman Telambanua yang pada 2013 lalu. Yusman divonis hukuman mati beserta kakak iparnya Rasula Hia, terkait kasus pembunuhan berencana terhadap tiga orang ditahun sebelumnya.



Yusman saat itu dipaksa menandatangani BAP tanpa mengetahui isinya. Dia disiksa dan tidak mendapat penterjemah bahasa nias hingga tidak mendapatkan pengacara yang layak.

Bahkan ironisnya dalam persidangan pembela terdakwa tidak mampu membela. Sementara itu, pembela hukum terpidana justru malah meminta kliennya untuk mendapatkan hukuman mati, meski jaksa penuntut umum hanya menuntut penjara seumur hidup.

"Penyalahgunaan wewenang bukan hanya dari PN, tetapi juga penyidikan. Ada proses interogasi yang banyak dilakukan penyiksaan atau pemaksaan," kata Wakil Koordinator bidang advokasi KontraS, Putri Kanesia Selasa 23 Agustus 2017.

Dia juga menyoroti pentingnya pengawalan dalam pengadilan negeri. Sebab ruang untuk penyalahgunaan kewenangan dan rekayasa banyak terjadi khususnya di wilayah daerah yang jauh dari pengawasan.

Selain itu masyarakat daerah cenderung buta hukum dan tidak mengetahui adanya upaya hukum lainnya baik itu banding maupun lainnya.

Berkaca dari kasus Yusman, Putri membuktikan bahwa masih banyak orang Indonesia yang tidak bisa berbicara, membaca atau menulis dengan bahasa Indonesia. Karena itu di wilayah pedalaman yang jauh dari pusat kekuasaan ketersedian penerjemah menjadi penting perannya bagi terpidana.

Putri menilai salah satu penyebab mengapa banyak terjadi penyelewengan kekuaasaan di daerah karena jauh dari pengawasan. Juga karena masyarakatnya cenderung tidak mengerti hukum sementara jumlah penasihat hukum terbatas.

"Karena jauh dari pusat maka pengawasan menjadi minim termasuk dari pengawas eksternal baik itu Ombudsman, Kompolnas, Komnas HAM yang sulit mencapai wilayah tersebut," terang Putri.

Oleh sebab itu dirinya mendesak pemerintah agar jangan buru-buru mendorong eksekusi mati. Sebab, belum tentu semua terpidana tersebut bersalah atau ada hak-hak mereka yang tidak diberikan. Sehingga, mereka terjebak dengan sistem peradilan tanpa mengetahui apapun.

Para terdakwa di satu sisi bisa dipaksa mengaku dan adanya unsur penyiksaan, sehingga perlu adanya evaluasi dan koreksi terhadap kasus kasus hukuman yang ada.

Setelah mendapatkan pendampingan dari KontraS dan Peninjauan Kembali Yusman akhirnya bebas setelah menjalani pidana penjara selama lima tahun. Ia bebas pada 17 Agustus 2017 setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang membatalkan vonis mati PN Gunungsitoli sebelumnya pada Januari 2017.

Putusan tersebut diambil setelah adanya bukti baru (Novum) yang diajukan KontraS terkait usia pasti Yusman yang diperoleh dari pemeriksaan forensik gigi besar. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu bukti kuat yang menyatakan bahwa saat pidana disangkakan Yusman masih berada di bawah umur dengan usia sekitar 15-16 tahun.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR