BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Konsistensi era pemerintahan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo-Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dalam membangun pertanian mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian dengan penambahan alokasi pupuk bersubsidi pada 2018. Jatah Lampung bertambah dari biasanya di posisi keenam menjadi empat atau terbanyak di luar Jawa.
Alokasi terbesar pertama Jawa Timur, disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dari tahun ke tahun, posisi empat nasional biasanya diduduki Sulawesi Selatan. Namun, untuk 2018 Lampung menggeser Sulawesi Selatan dengan alokasi 275 ribu ton urea, 42,38 ribu ton SP-36, 13,03 ribu ton ZA, 158,75 ribu ton NPK, dan 13,09 ribu ton organik. Berdasarkan Permentan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi, Lampung mendapat tambahan pupuk urea 23.597 ton, NPK 14.680, dan SP-36 989 ton.
Penambahan jatah tersebut, menurut Gubernur Ridho, merupakan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung ke Kementerian Pertanian sejak November 2017 dalam berbagai kunjungan ke sentra pangan dan berdialog dengan petani karena persoalan pupuk selalu mengemuka.
"Nah, setiap bertemu Pak Mentan, selalu saya sampaikan aspirasi petani itu. Apalagi, Pemerintah Pusat terus menaikkan target produksi pangan di Lampung. Tentu harus dibarengi kenaikan pupuk. Meskipun masih jauh dari permintaan, ada penambahan pupuk untuk tahun depan," kata Ridho di Bandar Lampung, Rabu (13/12/2017).
Penambahan itu cukup signifikan, mengingat pada 2017 alokasi urea 251,4 ribu ton (naik 9,39%), NPK 144,6 ribu ton, SP36 41,4 ribu ton, ZA 14,1 ribu ton, dan organik 17,5 ribu ton. Gubernur berharap kenaikan itu dapat membantu petani untuk meningkatkan produksi. "Saya berharap penyaluran pupuk mengacu pada enam prinsip tepat yaitu tepat jumlah, jenis, harga, waktu, mutu, dan sasaran," kata dia.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Edi Yanto mengatakan penambahan alokasi pupuk tersebut atas evaluasi dan terobosan Gubernur Lampung dari penyaluran pupuk bersubsidi pola billing system. Penebusan pupuk pola billing system mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 yang digulirkan sejak 2016 di Desa Sidomulyo, Lampung Selatan. Pada 2017, pola ini diujicobakan di Metro yang langsung dicanangkan Gubernur Ridho dan pada 2018 seluruh distribusi pupuk bersubsidi ditargetkan memakai pola billing system.
Menurutnya, Gubernur Lampung meminta tidak ada lagi masalah dalam distribusi pupuk dan harus sampai tangan petani yang tercantum dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). "Pemerintah Pusat mengapresiasi pola billing system ini sebagai terobosan baru penyaluran pupuk bersubsidi. Ini program pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kami terus mengevaluasinya agar program ini terus ditingkatkan," kata dia. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR