KRUI (Lampost.co)--Pemkab Pesisir Barat menyadari lokasi jembatan Bailey (jembatan sementara  terbuat dari rangka besi-red) di Pekon Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, pasca jalur di lokasi itu putus akibat banjir bandang, masuk dalam jalinpanbar dan merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

Namun untuk menjaga agar jembatan bertahan lama, hasrus dilakukan pengawasan dengan membuat portal untuk memastikan kendaraan yang lewat bobotnya tidak melebihi tujuh ton.  
Sehingga pemkab mengambil tindakan pemortalan di lokasi jembatan itu, membatasi kapasitas kendaraan yang lewat, kata Kepala dinas perhubungan Kabupaten Pesisir Barat, Hendri Dunant, saat dihubungi Lampost.co, Rabu (22/11/2017).



Jembantan Bailey di Pekon Mandiri Sejati, Pesisir Barat, akan diportal karena kondisinya sudah rusak akibat tonase kendaraan yang melintas melebihi tujuh ton. (Foto:Lampost/Yon Fisoma)


"Apa yang kami lakukan sudah kami rapatkan, hari ini saja sudah mau ambruk yang kami atur kapasitas kendaraan yang lewat maksimal 7 ton. Inikan sering dilanggar. Pengemudi ini kucing-kucingan, ada juga permainan dengan oknum petugas, kadang kadang ada oknum bermain baik petugas Dishub itu sendiri atau oknum lain. Kalau terus dipaksakan kendaraan yang lewat 30-40 ton, ya ambrol jembatan ini," ujarnya. 
Menurut Hendri, betul ini jalan nasional dan kewenangan kementerian, tetapi kondisinya  darurat. "Pagi ini saja bagian tengah jembatan sudah jebol. Kami khawatirnya terjadi korban jiwa, maka kami memutuskan mengambil langkah pembatasan kapasitas kendaraan yang lewat jembatan dengan melakukan pemortalan, kami harap semua pihak dapat maklum dengan kondisi ini," kata Hendri. 
Kendaraan truk fuso dan bus dilarang lewat jembatan itu,diminta memutar melalui jalur lain agar umur jembatan bertahan lama, menunggu sampai jembatan atau jalan permanen di lokasi itu selesai dibangun. 
"Toh kalau jalan ini diportal ada jalan lain yang bisa dilalui, kalau ini putus wilayah kita terisolir, transportasi terhambat , ini betul jalan negara tetapi kondisinya darurat diskresi kepala daerah, kami sudah laporkan ini kepada pak bupati. Pemkab juga sudah berkirim surat kepada kakorlantas polri, kementrian perhubungan, dan kementrian PU-Pera, tentang pemortalan ini pengendalian kapasitas kendaraan yang lewat. Sampai jembatan permanen selesai di bangun. Yang baru dianggarkan tahun 2018. Paling tidak butuh waktu 10 bulan atau sampai akhir tahun 2018. Kalau kendaraan bawa logistik kan bisa lewat jalur lintas tengah," kata Hendri. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR