ARTIKEL ini merupakan ringkasan materi yang pernah penulis sampaikan dalam forum diskusi terbatas tentang dinamika kontemporer Islam Indonesia di kalangan dosen junior dan mahasiswa S-3 di Australian National University (ANU) Canberra Australia pada Jumat, 23 Maret 2018.

Tumbangnya Orde Baru yang represif pada Reformasi tahun 1998 membuka pintu bangkitnya berbagai gerakan islamisme radikal di Indonesia. Disebut islamisme radikal karena tujuan akhir gerakan ini adalah mengganti NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara teokrasi.



Pada waktu bersamaan, beberapa organisasi radikal teroris global, seperti al-Qaeda, Jemaah Islamiyah, dan belakangan ISIS, juga menyusupkan jaringan sel-selnya untuk beroperasi menjalankan misi jihad kekerasan di Indonesia, yang pemerintahannya mereka anggap kafir, zalim, thoghut, atau boneka Barat sekuler.

Buku-buku keagamaan yang mengajarkan jihad dengan makna kekerasan atau perang dan pembunuhan pun beredar luas dan banyak dibagikan secara gratis atau dapat dibeli dengan mudah di pasaran.

Respons Muslim Moderat

Mainstream Islam Indonesia moderat, yang dimotori Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menolak ideologi Islam politik dan radikal yang dibawa kelompok tersebut. Penolakan ini bukan saja didasarkan kepada substansi ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian, melainkan juga dilandasi keyakinan bahwa tindakan kekerasan dan pemaksaan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa yang toleran.

Muslim nasionalis yang sudah meneguhkan semangat kebangsaan ini berkeyakinan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk negara ideal yang dapat mengantarkan rakyat Indonesia yang multietnis, kultur, dan agama ini kepada keadilan dan kemajuan, serta terhindar dari konflik yang mengancam dan dapat meluluhlantakkan kehidupan.

Oleh karena memandang Islam sebagai kekuatan moral dan bukan politis, muslim moderat selalu melihat persoalan bangsa dengan pendekatan substantif dan plural, bukan tekstualis dan sektarian, apalagi pragmatis yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik sesaat. Atas dasar ini, sebuah negara yang tegak berdaulat dan mampu memberikan kedamaian dan kesejahteraan secara adil kepada warganya sudah dianggap sebagai negara yang menjalankan prinsip syariat, sehingga tidak perlu lagi diberi label negara Islam atau negara bersyariat.

Dengan kekuatan prinsip rahmatan lil ‘alamiin, muslim moderat bisa bertemu secara damai dengan aneka budaya lokal dan hidup beriringan secara dinamis dan dialogis dengan tetap mengikuti kemajuan peradaban tempat Islam itu hidup.

Pemikiran substantif dan sikap toleransi tersebut tentu sulit ditemukan di kalangan islamisme radikal. Islam di mata mereka harus dihadirkan sebagai kekuatan politik yang dilembagakan secara formal dalam bentuk negara agama (Islam) berdasarkan konstitusi syariat, walaupun yang diusung hanya aturan-aturan syariat yang masih normatif, prosedural, harfiah, dan masih jauh dari aspek ruh atau substansi syariat itu sendiri.

Dengan pandangan itu, kaum islamis selalu berorientasi ke masa lalu dan cenderung bersikap keras dan sektarian dalam menyikapi persoalan kekinian. Unsur-unsur budaya luar Islam dinilai sebagai inferior dan dicurigai sehingga harus selalu diislamisasikan.

Untuk membangun kekuatan internal dan memecah kekuatan lawan, berbagai strategi dibangun kaum islamisme radikalis, mulai dari aliansi dengan partai politik, mencari dukungan dari tokoh dan ormas moderat, melakukan infiltrasi MUI, aksi hukum dan jalanan, dan jaringan aksi antarkota.

Benturan Antargerakan

Persaingan bahkan benturan antara gerakan Islamis radikal dan Islam mainstream moderat tidak dapat dihindari, apalagi pada saat momen politik seperti pemilu dan pilkada. Tudingan, provokasi, dan ungkapan kebencian banyak bermunculan, seperti pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan Pilkada DKI 2017 atau Pemilihan Presiden 2019. Isu-isu untuk menyudutkan lawan dibuat dan disebar, padahal isinya masih pemaknaan sepihak, asumsi, bahkan banyak hasutan dan kebohongan (hoaks), seperti kebangkitan PKI, serangan tenaga kerja asing (Tiongkok), kriminalisasi ulama, dsb.

Rebutan jemaah dan figur tokoh juga terjadi di lapangan dan yang banyak menjadi korban pencaplokan kelompok radikal adalah massa Islam moderat yang cair, baik di kelas perkotaan maupun di berbagai wilayah masjid dan pesantren. Sebenarnya, ketegangan di ranah internal islamis radikal sendiri tidak kalah serunya, sehingga sikap saling tuduh dan konflik tidak terhindarkan, yang semua berawal dari perbedaan sikap atas penerimaan sistem demokrasi dan keterlibatan dalam politik praktis (parpol).

Dinamika kemunculan berbagai aliran keislaman adalah wajar dan alami. Namun, ketika realitas yang pluralis ini diletakkan dalam konteks berbangsa dan bernegara, tentu harus ada pemilahan dan penyaringan sehingga tidak semua kelompok bisa berbuat tanpa dasar. Apalagi, jika dikaitkan dengan kepentingan dan konflik global (hegemoni ekonomi, politik, militer, dsb) yang bisa saja merembet dan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara ini.

Moderatisme untuk Perdamaian Dunia

Kekacauan yang melanda negara-negara tempat kelahiran para nabi di Timur Tengah, sebagai akibat provokasi, adu domba, fitnah, dan radikalisme, menjadi pengalaman berharga agar negara kita tidak mengulang dan mengalami hal serupa. Konflik berdarah akibat perbedaan etnis, ideologi, dan aliran keagamaan yang juga ditumpangi kepentingan dan konspirasi negara lain bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara gagal yang membawa kesengsaraan. Mungkin inilah, antara lain, melatarbelakangi Arab Saudi "banting setir" pindah dari ideologi wahabi yang radikal kepada alur keagamaan yang moderat.

Keberadaan dan peran Islam moderat dalam mengembangkan toleransi dan kedamaian di Indonesia yang beragam ini tentu menginspirasi dan menjadi contoh baik bagi dunia Islam yang masih tercabik dilanda konflik. Prinsip rahmatan lil 'alamiin dan al-muhafazah‘alalqaddimal-shalihwalakhzubil jadiidal-ashlah” (artinya mempertahankan yang baik dan mengambil yang lebih baik) telah memberi spirit damai dalam beragama, mempertahankan nilai santun, toleran, menghormati perbedaan, menghargai kearifan lokal, dan spirit untuk berkreasi dan inovasi untuk kemajuan peradaban manusia. Inilah nilai-nilai Islam Indonesia yang dapat dipromosikan ke panggung dunia dan bukan ajaran-ajaran radikal dari kompetitornya.

Sikap keagamaan dan kebangsaan yang radikal, fasis, dan intoleran tidak bisa lagi diharapkan membawa perdamaian karena faktanya justru berkontribusi kepada konflik, peperangan, dan penderitaan. Peran besar mewujudkan kedamaian anak bangsa dan keselamatan dunia dari penderitaan akibat konflik ideologi dan politik global kini diharapkan pada Islam yang moderat, ajaran Islam yang menanamkan nasionalisme, berakar pada nilai luhur bangsa, dan kecintaan kepada kemanusiaan, siapa pun dia. Mata dunia kini terarah penuh harap kepada Islam moderat Indonesia; seperti Islam Nusantara.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR