MENGGALA (Lampost.co) -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI) mengeluarkan surat rekomendasi perihal terkait masalah sengketa lahan antara masyarakat Kampung Agungjaya dan Bujukagung dengan perusahaan PT BNIL.
Surat bernomor 058/R/Mediasi/IX/2017 tersebut ditandatangani Koordinator Subkomisi Mediasi/Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia Dr. Ansori Sinungan S.H, LL.M di Jakarta.
Pemantauan Lampost.co, Selasa (19/9/2017), surat tertanggal 4 September 2017 itu berisikan Komnas HAM telah menerima pengaduan dari kelompok masyarakat dua kampung, yaitu Agungjaya dan Bujukagung terkait sengketa lahan dengan PT BNIL.
Terdapat enam inti poin penting dalam pengaduan tersebut. Beberapa poin penting pengaduan dari kelompok masyarakat dua kampung tersebut di antaranya terkait permasalahan konflik penguasaan tanah antara masyarakat masyarakat dua kampung dengan PT BNIL.
Poin penting selanjutnya, yaitu terkait bentrokan fisik pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2016 lalu antara pihak masyarakat dan pengamanan swakarsa (pamswakarsa) yang ditugaskan perusahaan untuk menjaga aset milik PT BNIL karena penyelesaian sengketa dimaksud belum tercapai.
Poin selanjutnya, yaitu Gubernur Lampung pada tahun 2016 telah membentuk satgas penyelesaian sengketa lahan dimaksud, namun satgas tersebut tidak berfungsi untuk menyelesaikan masalah.
Berdasar pada beberapa poin penting aduan tersebut, Komnas HAM sesuai dengan fungsi, kewenangan dan tugas sebagaiman diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) jo Pasal 89 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Komnas HAM telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak pada bulan September 2016, namun pihak PT BNIL tidak memenuhi undangan mediasi dari Komnas HAM, sehingga tidak tercapai kesepakatan.
Berdasar pada hal tersebut, Komnas HAM merekomendasikan empat hal penting, di antaranya yang pertama meminta satgas yang telah dibentuk Gubernur Lampung untuk bekerja sebagaimana mestinya, mengingat permasalahan tersebut belum terselesaikan dan satgas dapat mendorong dengan mengedepankan penyelesaian secara win-win solution.
Yang kedua adalah terhadap korban jiwa yang meninggal selama peristiwa tersebut terjadi, akibat sengketa dimaksud yang belum terselesaikan pada tahun 1999 dan tahun 2016. Komnas HAM berharap pihak kepolisian, Pemprov Lampung dan Pemkab Tulangbawang dapat merespons dengan cepat serta memberikan solusi dan perhatian kepada keluarga korban yang masih hidup.
Rekomendasi yang ketiga yaitu segera menghentikan upaya intimidasi kepada masyarakat yang dilakukan aparat di lokasi setempat, sebab berdasarkan laporan masyarakat, hal tersebut masih berlangsung hingga saat ini.
Poin rekomendasi terakhir, yaitu Komnas HAM meminta untuk segera dilakukan pemulihan hak atas tanah kepada warga masyarakat yang telah dirampas PT BNIL.
Surat tersebut ditujukan kepada 13 lembaga/instansi/perusahaan/perorangan, di antaranya Bupati Tulangbawang, Ketua DPRD Tulangbawang, dan pimpinan PT BNIL.
Selain itu, surat rekomendasi itu juga ditembuskan ke beberapa lembaga dan instansi di antaranya ke Ketua Komnas HAM sebagai laporan, Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Irwasum Mabes Polri, Konsorsium Pembaharuan Agraria/KPA dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung.
Terkait dengan ini Pemkab Tulangbawang tidak mau berkomentar begitu juga dari DPRD Tulangbawang.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR