Jakarta (Lampost.co)--Sebagai pengemban amanat konstitusi, Presiden Jokowi telah melaksanakan reforma agraria melalui penataan aset dengan pemberian tanda bukti kepemilikan atau sertifikasi hak atas tanah dengan cara yang mudah dan murah.

Begitu pula penataan akses berupa sarana prasarana dalam penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan juga jadi prioritas utama, termasuk penertiban Perpres 86 2018 tentang Reforma Agraria yang Menjamin Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah jadi bukti kuat komitmen Jokowi dalam reformasi agraria.



Demikian Direktur Sukarelawan TKN Jokowi-Amin, Maman Imanulhaq, ketika menanggapi catatan akhir tahun konsorsium pembaruan agraria di salah satu kafe di kawasan Kemang, Kamis (3/1).

Hadir sebagai pembicara bersama Busro Muqoddas dan Sekjen KPA Dewi Kartika, Maman menegaskan komitmen Jokowi soal reformasi agraria harus didukung semua kalangan, termasuk akademisi, NGO, dan CSO. Karena persoalan ini merupakan persoalan laten yang diwariskan dari pemerintahan satu kepada lainnya.

“Saya meminta semua pihak untuk mendukung kebijakan pemerintah dan memberikan masukan agar program, seperti sertifikasi tanah dan pemberian sertifikat kepada masyarakat lebih masif, sistematis, dan berdaya guna bagi kedaulatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam rilis yang diterima lampost.co, Jumat (4/1/2019).

Maman menyebut tiga tantangan berat yang dihadapi Jokowi ketika menjalankan kebijakannya yakni validasi data, reformasi birokrasi, dan koordinasi antarlembaga dan kementeriaan.

loading...

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR