KOTABUMI (Lampost.co)--Inisiatif komite sekolah demi terselenggaranya ujian nasional berbasis komputer (UNBK) SMP yang akan digelar pada 2019, dengan menghimpun pendanaan mandiri dari wali murid guna penyiapan perangkat komputer serta pengadaan server, menimbulkan polemik.

Wakil Komite Sekolah SMPN 6 Kotabumi Wahidin Damanik, Rabu (2/1/2019), mengatakan dilematis pelaksanaan UNBK SMPN pada 2019 seperti di SMPN 6 Kotabumi yang telah tertunda dalam tiga tahun terakhir. Terhitung mulai digelarnya UNBK tahun ajaran (TA) 2014/2015 yang akhirnya memaksa pihak komite sekolah mengambil sikap dengan menghimpun pendanaan mandiri dari wali murid guna penyiapan perangkat komputer serta pengadaan server mesti disikapi semua pihak, khususnya aparat penegak hukum secara arif. 



Sebab, niat awal pihaknya hanya menginginkan anak didik yang belajar di SMPN 6 Kotabumi dapat mengikuti UNBK demi peningkatan kualitas pendidikan di SMPN setempat yang sebelumnya pelaksanaan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP).

Langkah komite sekolah sebagai wadah wali murid tersebut di ambil untuk menyikapi minimnya ketersediaan perangkat komputer di SMPN 6 Kotabumi dengan inventaris perangkat yang ada berjumlah 20 unit komputer dengan kondisi tidak layak untuk pelaksanaan UNBK sedangkan usulan proposal bantuan perangkat komputer yang diajukan pihak sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten sejak awal UNBK di gelar belum ada tanggapan. 

"Sejak awal UNBK digelar di TA 2014/2015, pihak sekolah telah mengajukan usulan bantuan perangkat komputer ke Disdikbud, tapi belum ada tanggapan. Sementara perangkat komputer yang tersedia tidak memungkinkan untuk pelaksanaan UN dan hal ini menjadi alasan komite mengambil sikap menghimpun pendanaan mandiri dari wali murid," ujarnya. 

Pada TA 2016/2017, pihak komite sekolah menginginkan pelaksanaan UNBK ke sekolah hanya dibatalkan dengan pertimbangan, masalah finansial, perangkat yang belum terpenuhi, dan situasi atau yang belum memungkinkan sehingga pelaksanaan UNBK diganti menjadi UNKP.

TA 2017/2018, pihak komite sekolah juga mengalami kendala yang sama dan sekolah saat itu lebih terkonsentrasi dengan persiapan lomba sekolah sehat (LSS) yang akhirnya mendapat juara harapan I tingkat Provinsi Lampung. Pada TA yang sama, pihak sekolah juga telah mengajukan proposal pengadaan komputer untuk UNBK, tapi juga belum mendapat respons sehingga pihak komite mengumpulkan wali murid dengan mengacu PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Atas dasar hukum tersebut, pihak komite sekolah menawarkan pada wali murid saat rapat komite digelar di aula SMPN 6 Kotabumi pada Oktober 2018 terkait kendala pelaksanaan UNBK sementara, anggaran biaya operasional sekolah (BOS) 2018 hanya dapat diperuntukkan membeli satu unit komputer.

Hasil kesepakatan rapat, UNBK mesti digelar dan dari dasar itu, ada tiga opsi yang ditawarkan komite ke wali murid, pertama menumpang ke sekolah lain yang dirujuk Disdikbud dengan konsekuensi membayar iuran total Rp200 ribu per siswa dengan perincian Rp50 ribu untuk tiap mata pelajaran yang diujikan (untuk UN, ada empat mata pelajaran yang diujikan, yakni; Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA) di luar iuran simulasi.

Opsi kedua, mengadakan inventaris komputer mandiri dengan anggaran yang ditanggung wali murid berikut penyiapan server UNBK dengan harga satuan Rp9 juta dan minimal dua server untuk UNBK dengan total anggaran Rp18 juta dan opsi ketiga terakhir, pendanaan pihak ketiga dalam hal ini sekolah melakukan utang untuk pengadaan komputer.

"Kesimpulan hasil rapat komite, wali murid mengambil pilihan opsi kedua, yakni; pengadaan inventaris komputer mandiri berikut server yang dituangkan dalam berkas berita acara yang ditandatangani dia selaku ketua komite dengan dua saksi," kata dia.  

Hasil dari rapat komite dengan asas gotong royong ini, disepakati untuk kelas IX menanggung beban Rp550 ribu per siswa dengan jumlah total siswa 264 siswa, dan dari jumlah tersebut sekitar 5% wali murid dibebaskan dari beban tanggungan karena kondisi finansial atau dalam hal ini tidak mampu. Sementara wali murid kelas VIII dan VII, dengan jumlah siswa 746 orang, anggaran yang dibebankan sukarela. 

Dari iuran wali murid, pihak komite sekolah telah menghibahkan 70 unit komputer ke sekolah secara bertahap yang dituangkan dengan berita acara penyerahan hibah dengan perincian 50 unit komputer yang telah terealisasi ke sekolah dan 20 unit sisanya masih pada proses perakitan yang rencananya akan disampaikan pada Januari mendatang. Bahkan, jumlah unit komputer yang akan disumbangkan pihak komite ke sekolah dimungkinkan dapat bertambah demi suksesnya pelaksanaan UNBK.

"Terkait dengan permasalahan ini mesti mendudukkan porsinya secara bijak dan berimbang berdasarkan undang-undang . Untuk hal ini, kami siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan hukum negara maupun hukum agama sebab itu semua kami lakukan juga demi pendidikan bagi anak-anak kami," ujarnya pada lampost.co

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR