BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Komisioner KPU Lampung Solihin menilai apa yang dilaporkan pemohon pada Mahkamah Konstitusi (MK) tidak jelas alias kabur. 
Ia mengungkapkan dalam sidang di MK yang digelar Kamis (26/7/2018) siang, dalam permohonan yang dibacakan kuasa hukum pasangan calon nomor 2, ada tuduhan melakukan politik uang (money politics) terstruktur. Namun, hal itu diadukan ke KPU. Itu sebabnya, Majelis Hakim sempat bertanya. 
"Tadi sempat ditanya majelis hakim, ini untuk KPU atau nomor 3. Padahal yang dimohonkan KPU, tapi tuduhannya politik uang TSM. Kalau istilah hukum pengaduannya tidak jelas alias kabur," ujar Solihin,Kamis (26/7/2018).
Ia menjelaskan bila MK memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa penghitungan suara. Sementara, yang diadukan pemohon terdapat tiga materi yakni ancaman, intimidasi dan soal money politics. 

"Kalau menurut saya itu bukan kewenangan MK. Tapi lagi-lagi orang mencari keadilan boleh saja. Kita siap, karena kita menjadi termohon. Kalau soal money poltics itu kan kewenangan Gakkumdu," ujarnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR