KALIANDA (Lampost.co)--Komisi D DPRD Lampung Selatan ke PLTU Sebalang, di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, menindak lanjuti status 300 pekerja di perusahaan BUMN tersebut.

Para pekerja di PLTU Sebalang yang pada umumnya sudah bekerja selama dua tahun, belum ada kepastian mengenai kontrak kerja. "Kedatangan kami untuk memastikan nasib para pekerja," kata Akbar Gemilang, Anggota DPRD Lampung Selatan, Kamis (6/9/2018).



Legislator partai Golkar itu menjelaskan para pekerja mengaku status tidak jelas karena tidak ada kontrak kerja, sehingga mereka khawatir sewaktu-waktu ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Statusnya tidak jelas apakah pekerja kontrak atau karyawan tetap," ujarnya. 

Menurut keterangan pihak PLTU, kata Akbar, perekrutan tenaga kerja menggandeng mitra kerja. Seluruh kewajiban PLTU Sebalang, terhadap pihak ketiga sudah dipenuhi. "Ternyata tidak ada masalah dengan PLTU, karena sudah penuhi seluruh kewajibannya kepada dua mitra kerja mereka," ujarnya.

Sementara pengakuan dari pihak mitra kerja PLTU, lanjut Akbar, sudah memberikan kontrak kerja kepada para pekerja. "Kontrak kerja yang diberikan hanya surat biasa, tidak ada kop surat perusahaan, sehingga legitimasi tidak jelas," kata dia.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR