Jakarta (Lampost.co) -- Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kementerian Kominfo Agung Harsoyo menjamin data pelanggan kartu prabayar yang telah didaftarkan dengan validasi nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK) aman dari kebocoran.

Meskipun sampai saat ini undang-undang perlindungan data pribadi belum resmi menjadi regulasi, pemerintah tetap berupaya untuk menekan peluang kebocoran data milik pelanggan.

"Jadi dalam sistem perundangan kita, tentu yang paling tinggi terkait keamanan adalah UU Nomor 36 Tahun 1999 bahwa operator wajib menjaga kerahasiaan data dari pelanggannya," kata Agung, dalam Prime Talk, Kamis 2 November 2017.

Agung mengatakan pemerintah sudah komitmen untuk segera menyelesaikan sistem perundangan perlindungan data pribadi. Sementara belum rampung pemerintah mengacu pada UU 36/1999 dan peraturan menteri yang mewajibkan seluruh operator memenuhi ISO 270001.

"ISO 270001 itu standar internasional yang diakui secara internasional. Sementara itu jadi regulasi terbaik secara nasional dan internasional," ungkap Agung.

Menurut Agung dalam prinsip registrasi kartu prabayar ini, pemerintah berupaya keras mengacu pada standar keamanan tertinggi, yakni bersandar pada ISO 270001. Dia meyakini bahwa dengan acuan tersebut data pelanggan akan aman dan peluang kebocoran data dan insiden lain sangat kecil.

"Saya sangat yakin bahwa kita dapat melakukan prtoteksi yang maksimal," jelasnya.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR