BERBEDA dengan tantangan pada masa Ki Hadjar Dewantara, yang menentang kebijakan pendidikan Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan, saat ini tantangan pendidikan Indonesia bisa dikatakan lebih kompleks.

Saat ini, tantangan-tantangan pendidikan yang bangsa Indonesia hadapi lebih kepada kepada program dan kebijakan pendidikan, angka putus sekolah, pendidikan untuk anak–anak difabel, kekerasan di sekolah, hingga ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja.



Pendidikan menjadi salah satu tolok ukur dalam keberhasilan pembangunan bangsa. Saat ini, pendidikan di Indonesia pun pun semakin berkembang pesat dan sangat dinamis pergerakannya. Di era teknologi yang demikian canggih ini, pendidikan dapat dengan mudah diakses. Pilihan pendidikan pun semakin beragam,  terutama di jenjang perguruan tinggi yang tidak hanya menyediakan program–program akademis, tetapi juga pilihan–pilihan jurusan yang lebih variatif.

Masyarakat berlomba–lomba untuk memasukkan anaknya ke bangku sekolah sedini mungkin. Dengan berbagai harapan yang tinggi, keluarga–keluarga di Indonesia tidak ragu untuk menyekolahkan anak–anaknya di tempat terbaik menurut versi mereka, dengan biaya yang sangat tinggi. Bahkan, dari tingkat paud pun, biaya yang dikeluarkan terkadang melebihi biaya kuliah.

Home schooling pun sudah semakin banyak menjadi alternatif bagi para orang tua, sebagai bentuk pilihan yang salah satu alasannya dikarenakan kurang cocok dengan gaya pendidikan dan kebijakan di sekolah. Mereka bahkan membentuk komunitas. Mereka saling bertukar informasi dan bahan ajar dan secara berkala mengadakan pertemuan untuk saling berbagi ilmu dan bergantian mengajar dalam bentuk kegiatan fieldtrip atau outbound.

Peran Keluarga

Akan tetapi, perlu kita garis bawahi, bahwa apa pun jenis pilihan pendidikan yang diambil, kita janganlah melupakan bahwa keluarga adalah sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran sentral dalam pendidikan. Hal ini didukung Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Masih banyak keluarga di Indonesia yang menyerahkan penuh pendidikan putra–putrinya kepada sekolah. Beberapa masih beranggapan kewajiban pendidikan putra–putrinya adalah sebatas pembayaran uang sekolah dan pemenuhan fasilitas fisik yang mempermudah putra–putrinya dalam mengenyam pendidikan di sekolah.

Mereka menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak–anak mereka, baik secara akademis maupun secara moral, kepada pihak sekolah. Tidak jarang sekolah diharapkan dapat menjadi “bengkel reparasi” yang dapat memenuhi kebutuhan anak–anak baik secara intelektual maupun emosional.

Kerja sama dan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua sepertinya menjadi sesuatu yang sulit untuk dijalankan. Kasus–kasus kekerasan dari peserta didik maupun pendidik semakin banyak. Kejadian saling melapor ke pihak kepolisian pun sering menjadi catatan hitam bagi sejarah pendidikan di Indonesia.

Beberapa orang tua terkadang menyalahkan sekolah terkait dengan kegagalan putra–putri mereka baik dari sisi akademis maupun moral. Guru pun, karena minimnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat, beberapa lalai dalam menerapkan cara pendidikan yang baik dan gagal dalam menjalankan kode etiknya sebagai pendidik.

Kebanyakan, para pendidik di sekolah berperan ganda sebagai seorang guru dan orang tua. Pada saat orang tua disibukkan dengan berbagai pekerjaan dan urusannya, mereka terkadang lupa untuk memenuhi kebutuhan psikologis anak. Di sinilah peran mereka sebagai orang tua akan digantikan oleh guru yang selain memberikan ilmu pengetahuan, juga harus mampu menjadi seorang mentor dan teman curhat, yang terkadang dua puluh empat jam selalu siap apabila dibutuhkan anak–anak didiknya.

Terkadang, guru lebih dekat dan memahami jiwa anak–anak dibanding dengan orang tuanya sendiri, yang lebih khawatir dengan pencapaian belajar anak dan yang lebih sedih ketika anak–anak muridnya di sekolah tertimpa masalah. Anak–anak merasa lebih nyaman berada di sekolah dan bicara dengan guru–guru mereka ketimbang dengan orang tua mereka sendiri.

Peran Masyarakat

Bagaimana dengan masyarakat? Di Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bagian ketiga tentang Hak dan Kewajiban Pasal 8 menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Sementara dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Idealnya, sekolah adalah yayasan sosial yang bekerja sama dengan pihak keluarga dan masyarakat untuk menciptakan pendidikan yang bermutu yang akan memajukan Indonesia.

Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik dari semua pihak. Diharapkan, pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua bukan hanya semata–mata penyelesaian kasus atau masalah terkait putra–putrinya, tetapi lebih kepada kebutuhan komunikasi yang positif dan pemenuhan kerja sama yang terbangun antara pihak keluarga dan orang tua.

Peran keluarga sebagai masyarakat juga dapat dilakukan melalui peran aktif sebagai komite orang tua di sekolah dan terlibat dalam program–program sekolah. Sebab, masyarakat pun mempunyai peran yang besar bagi pendidikan dalam kontribusinya sebagai sumber belajar dan memantau pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Dengan adanya kolaborasi dan kerja sama yang baik, kurikulum dan kebijakan pemerintah yang dinamis, angka putus sekolah, pendidikan untuk anak difabel, kekerasan di sekolah, dan ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja tidak lagi menjadi kendala kemajuan pendidikan. Namun, menjadi tantangan yang harus ditaklukan untuk keberhasilan pendidikan bagi putra–putri penerus bangsa Indonesia. Maju terus pendidikan Indonesia!

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR