BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Koalisi Rakyat Pemilih Lampung (KPRL) yang terdiri dari Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Gabungan Masyarakat Lampung (GAMAL) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Jumat (6/7/2018) untuk menolak pembentukan pansus dugaan politik uang oleh DPRD Provinsi Lampung.

Koordinator lapangan KPRL, Indra Bangsawan, menolak keras dan tegas pembentukan Pansus dugaan pidana Pilkada Provinsi Lampung 27 Juni 2018. Ia menilai pembentukan Pansus itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



"Pemilihan gubernur Lampung tahun 2018 telah usai, hanya tinggal menunggu penetapan dari KPU Lampung terkait perolehan suara perhelatan tanggal 27 Juni 2018 yang lalu," katanya

Ia menyayangkan masyarakat disuguhkan dengan dagelan politik murahan dari para anggota DPRD Lampung yang berinisiasi membentuk Pansus dugaan pidana Pilkada Lampung. Upaya ini disinyalir disusupi oleh kepentingan pasangan calon (Paslon) gubernur yang mengalami kekalahan di pertarungan Pilkada serentak tersebut.

"Pembentukan Pansus oleh DPRD Lampung terkesan dipaksakan karena tidak sesuai dengan amanah dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ini terlihat jelas bahwa kewenangan seharusnya menjadi ranah Bawaslu Lampung yang harus membuktikan terlebih dahulu pelanggaran administrasi, tetapi akan direcokioleh Pansus dugaan oidana Pilkada Lampung," katanya


Ia mendesak DPRD Lampung memberikan kesempatan kepada Bawaslu Lampung untuk melakukan verifikasi atas laporan-laporan yang masuk serta memutus pelanggaran administrasi apabila dalam proses pembuktiannya terbukti.


"Anggota DPRD adalah akumulasi dari keterwakilan kader-kader partai di parlemen yang tentunya memiliki keprihatinan jika pasangan yang diusung partainya kalah. Akan tetapi para anggota DPRD harus lebih melihat konteks kepentingan masyarakat yang lebih besar, bukan mengurusi dan mencampuri kewenangan lembaga lain Bawaslu," katanya (TRI)

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR