JAKARTA (Lampost.co) -- Sektor lingkungan hidup dan kehutanan memiliki banyak potensi bisnis untuk dikembangkan, dan diperlukan terobosan-terobosan dengan mengintegrasikan konsep kewarganegaraan (citizenship) dan kewirausahaan (entrepreneurship). Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam Seminar Terapan Entrepreneurship Kelola Usaha Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Anak Negeri di Jakarta, Kamis (24/8/2017) yang diselenggarakan Kementerian LHK didukung Galang Kemajuan (GK) Center, menyampaikan saat ini Indonesia sedang mengalami perubahan paradigmatik dalam pembinaan dan pengembangan sektor LHK.
Menurut Siti, unsur paradigmatik yang harus dijaga dalam lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu prinsip pembangunan dan kelestarian, prinsip manfaat banyak bagi masyarakat luas, membangun produktivitas rakyat, membangun ekonomi domestik dan berkeadilan, jasa lingkungan sebagai basis pertumbuhan wilyah, serta limbah dan sampah sebagai sumber daya ekonomi.
Dari sisi ketatanegaraan, perlu menjaga citizenship, dan dalam hal ini, citizenship di sektor LHK tidak dapat berjalan begitu saja, jika tidak diiringi dengan terapan-terapan kewirausahaan (entrepreneurship).
"Di kehutanan, kombinasi (citizenship dan entrepreneurship) yang paling konkret, ada dalam program Presiden, yang merupakan program kita semua, yaitu Perhutanan Sosial," ujar Siti Nurbaya.
Keberhasilan program Perhutanan Sosial yang optimal, ditekankan Siti Nurbaya kepada seluruh jajaran Kementerian LHK, harus ada interaksi bersama masyarakat yang mengembangkan kreativitas dan inovasi.
"Jika seluruh inovasi dan kreativitas ada dalam interaksi bersama aparat dan masyarakat, maka secara keseluruhan akan memberikan nilai manfaat nasional, bukan hanya kesempatan kerja, melainkan kesempatan kerja berpenghasilan, dan memberikan nilai produktivitas domestik dan nasional, selain mendukung produktivitas bangsa dan kualitas manusia, menjadi bangsa Indonesia yang berkualitas," tutur Siti Nurbaya.
Atas prestasi Indonesia yang menempati ranking pertama hasil survei Gallup World Poll, sebagai pemerintah yang dipercaya oleh rakyat, Siti Nurbaya berharap agar hal ini dapat terus dijaga oleh jajaran pemerintah, melalui birokrasi yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan jiwa entrepreneur, yang melayani warga negara, dan memandang kepentingan umum sebagai hasil dialog dan gagasan nilai-nilai, dan bukan sekedar kepentingan kelompok.
Oleh karena itu, kata Siti, birokrat harus memberikan pelayanan, bukan mengarahkan melainkan berbagi pandangan dan nilai-nilai, posisikan secara rakyat secara bernilai, bukan hanya bekerja dan produktif, melainkan partisipatif dalam jangka panjang dan proses kolaboratif. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang saling berbagi dan senantiasa menghormati keinginan rakyat, sebagaimana telah dicontohkan langsung Presiden Joko Widodo, yang perlu didukung pemerintah di tingkat tapak.
Siti Nurbaya kembali mengingatkan perlunya dicari suatu format operasional pembangunan yang berarti bagi masyarakat dan bukan sekadar komitmen bagi para birokrat.
"Yang penting harus diperhatikan bagi seorang birokrat adalah bukan hanya berpikir saat ini, melainkan terus berpikir dan berpikir, lakukan evaluasi, lalu kerjakan lagi secara simultan," pesan Siti Nurbaya menutup arahannya.
Acara yang dikawal Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian LHK ini, dihadiri Ketua GK Center, Kelik Wirawan, para tokoh kewirausahaan seperti Dr. (HC) Ir. Tjiputra, Prof. J.Linder, Shinta Witoyo Dhanuwardoyo sebagai narasumber, serta diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian LHK dan Kepala Balai Diklat LHK.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menginspirasi para peserta untuk dapat menggali kapasitas kewirausahaannya, dalam mendukung pencapaian program kerja Kementerian LHK. Setelah seminar ini akan ditindaklanjuti dengan training of trainer (ToT) oleh BP2SDM LHK bersama tokoh kewirausahaan. 

o     

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR