BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- DPR-RI baru saja mengesahkan revisi undang-undang KPK. Hal tersebut memicu penolakan di berbagai daerah termasuk di Lampung.

Kelompok Studi Kader (Klasika) turut melakukan penolakan, karena RUU tersebut dianggap melemahkan KPK. Direktur Klasika, Ahmad Mufid menyampaikan, upaya pelemahan KPK telah dilakukan beberapa kali. RUU KPK yang baru saja disahkan tersebut merupakan kesuksesan dari upaya tersebut.



"Atas upaya pelemahan tersebut, kami dengan tegas menyatakan menolak RUU KPK yang telah disahkan DPR-RI karena itu merupakan upaya bentuk pelemahanan pada KPK," tegasnya, Kamis, 19 September 2019.

Ia juga menyampaikan pihaknya melawan segala bentuk pelemahan oleh pihak mana pun kepada lembaga pemberantasan korupsi itu. Ia juga menyatakan mendukung segala bentuk upaya Perlawanan dan pemberantasan terhadap praktik Korupsi demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

"Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat  untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan pemerintah dan melakukan segala bentuk perlawanan terhadap segala bentuk Korupsi," terangnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR