DENPASAR (Lampost.co) -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan 2 (dua) kandidat laboratorium acuan OIE bidang kesehatan ikan sebagai acuan internasional.
Kedua laboratorium tersebut, yakni Laboratorium Kesehatan Ikan pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi  dan Laboratorium Kesehatan Ikan pada Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Situbondo.
BBPBAT sebagai laboratorium acuan OIE untuk deteksi penyakit koi hervest virus (KHV),  sementara dan BPBAP Situbondo untuk rujukan penyakit udang.
"Badan Kesehatan Hewan Dunia/OIE (The World Organization for Animal Health) memfasilitasi kedua laboratorium tersebut melalui Twinning Program," kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Slamet Soebjakto, dalam keterangannya tertulisnya di Bali,  Senin  (28/8/2017).
Menurut dia, untuk uji KHV, BPBAT Sukabumi bekerja sama dengan National Research Institute of Aquaculture Fisheries Research Agency (MIE-Jepang) sebagai parent laboratory. Sedangkan untuk penyakit udang BPBAP Situbondo bekerja sama dengan Laboratorium Akuakultur Universitas Arizona, Amerika Serikat sebagai parent laboratory.
OIE adalah organisasi dunia yang mengurusi kesehatan hewan dunia, baik hewan akuatik ataupun teresterial/daratan, yang beranggotakan 181 negara dengan kantor pusat di Paris.
Dukungan OIE terhadap Indonesia dalam memfasilitasi pengembangan laboratorium kesehatan ikan berskala internasional, kata Slamet, memberikan dampak yang sangat penting, utamanya dalam meningkatkan kemampuan deteksi penyakit ikan.
Dampaknya sangat positif bagi peningkatan daya saing produk perikanan budidaya khususnya ikan hias koi dan udang di pasar global.
"OIE  tentunya telah mempertimbangkan bahwa sebagai negara produsen perikanan budi daya terbesar kedua dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan global di masa mendatang,” ungkap Slamet pada pembukaan workshop The OIE Twinning Laboratory di Bali, Sabtu (26/8/2017). Kegiatan dihadiri  beberapa negara, yaitu Jepang, Thailand, dan Korea.
Saat ini, kedua laboratorium di BBPBAT Sukabumi dan BPBAP Situbondo terus melakukan koordinasi serta meningkatkan upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan sebagai laboratorium acuan OIE yang ada, yaitu prosedur teknis, peralatan, serta sumber daya manusia. Diharapkan pada tahun 2018 kedua laboratorium tersebut dapat lulus sebagai laboratorium acuan OIE.
Ada beberapa keuntungan yang dapat dipetik Indonesia jika kedua laboratorium ini menjadi acuan OIE, yaitu pertama, laboratorium akan terstandar secara internasional, sehingga tingkat presisi pengujian sangat tinggi. Kedua, keberadaan laboratorium dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit di lintas batas ke negara lain (transboundary fish disease).
Ketiga, keberadaannya akan dapat memfasilitasi akses perdagangan internasional, misalnya Indonesia dapat mengeluarkan sertifikat bebas KHV dan penyakit udang yang terdaftar di OIE dalam perdagangan koi dan udang dunia. Keempat, negara-negara Asia Pasifik dapat juga mengambil keuntungan dengan melakukan pengujian ke laboratorium acuan di Indonesia yang lebih dekat.
Slamet berpendapat isu penyakit dalam bisnis akuakultur telah secara nyata mengakibatkan trade barrier dalam siklus perdagangan perikanan global saat ini. Oleh karena itu, setiap negara mulai memperketat persyaratan teknis terhadap lalu lintas seluruh produk perikanan budi daya. Upaya tersebut antara lain melalui penerapan risk analysis importasi secara ketat.
Dia mencontohkan fenomena merebaknya penyakit KHV pada ikan mas termasuk  ikan hias koi di berbagai negara di dunia, telah secara nyata menurunkan transaksi bisnis perdagangan koi di dunia termasuk Indonesia.
Oleh karena itu, saat ini perdagangan ikan koi di dunia memerlukan persyaratan bebas penyakit KHV yang dibuktikan dengan sertifikat bebas KHV dari laboratorium acuan OIE untuk penyakit ikan, di mana persyaratan ini diperoleh secara terbatas, karena saat ini baru ada dua laboratorium acuan OIE untuk penyakit KHV yang diakui dunia, yakni di Jepang dan Inggris.
Demikian halnya dengan komoditas udang, pasar udang dunia mensyaratkan  adanya bukti legal hasil uji bebas penyakit dari laboratorium acuan yang ditunjuk OIE. Padahal menurut Slamet, saat ini laboratorium acuan OIE untuk penyakit udang hanya tersedia di luar negeri seperti Amerika Serikat, dan ini cukup memberatkan pelaku usaha dalam negeri.
“Saya optimistis kedua laboratorium yang kita rekomendasikan akan lulus dalam Twinning Program ini, " katanya.
Ini  akan menjadi laboratorium pertama di Indonesia yang diakui Badan Kesehatan Hewan Dunia dan berskala internasional, bahkan menjadi yang pertama di ASEAN untuk acuan penyakit KHV dan udang. Nantinya hasil uji dari laboratorium ini akan menjadi acuan bagi keberterimaan produk perikanan budi daya Indonesia, karena hasilnya diakui Badan Perdagangan Dunia/World Trade Organization (WTO).
Slamet juga menyampaikan beberapa program kegiatan yang telah dilakukan KKP untuk penanganan KHV, yaitu melakukan perekayasaan vaksin KHV, produksi vaksin KHV, sosialisasi penanganan KHV, serta penerapan biosecurity pada tahapan perikanan budi daya.
Dalam kesempatan yang sama, Hirofumi Kugita, Representatif OIE untuk Asia-Pasifik yang turut hadir dalam workshop tersebut mengatakan, OIE sangat mendukung munculnya laboratorium kesehatan ikan berskala internasional di Indonesia. Menurutnya, Twinning Program ini sudah sangat tepat dan diharapkan akan berjalan dengan semestinya, mengingat Indonesia saat ini sangat diperhitungkan dalam perdagangan perikanan di dunia.
Indonesia sudah sepatutnya memiliki laboratorium rujukan yang diakui WTO. Saya kira semua negara di dunia sangat berkepentingan dengan Indonesia, utamanya peran Indonesia ke depan sebagai pemasok kebutuhan ikan bagi masyarakat global.
"Untuk itu penting bagaimana menjamin sustainability tetap terjaga melalui deteksi dini,” ungkap Hirofumi.
Sementara itu, tahun 2016 volume produksi ikan hias koi nasional tercatat sebanyak 404,329 juta ekor. Angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring upaya pemerintah yang terus mendorong penguatan daya saing usaha budi daya ikan hias nasional.
 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR